MANOKWARIU, PAPUAKITA.com—Forum Honorer 1.002 Papua Barat dan AHN bertemu Origenes Ijie. Forum Honorer 1.200 Papua Barat dan Aliansi Honorer Nasional (AHN) Papua Barat, bertemu Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Barat, Origenes Ijie, Jumat (16/5/2025).
Pertemuan yang berlangsung antara perwakilan forum honorer dan AHN di ruang kerja Origenes Ijie itu, diwarnai diskusi yang cukup alot dan berlangsung sekira 3 jam dan akhirnya mendapat titik temu.
“Dampak aksi ada laporan polisi, kami sudah koordinasi dengan pak Kepala Biro Umum untuk klarifikasi. Beliau bersedia untuk mencabut laporan tersebut sehingga selesai,” ujar Ketua AHN Papua Barat, Benjamin A. Worabay.
“Atas nama Aliansi menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada Bapak Origenes Ijie sebagai Karo Umum dan dengan resmi mencabut tuntutan,” sambungnya.
Pertemuan tersebut adalah upaya klarifikasi dan mediasi dari para honorer atas upaya hukum yang ditempuh oleh Origenes Ijie, yakni melaporan beberapa honorer ke Polresta Manokwwari.
Worabay menegaskan, aksi lalu tidak ada kepentingan khusus untuk menyerang individu ataupun jabatan seseorang. Tetapi murni perjuangan aspirasi agar mengindari potensi adanya susupan data di luar dari data 1.002 honorer yang telah disetujui melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat.
“Hari ini laporan polisi ada indikasi oknum mengatasnamakan dan provokasi, dari aliansi tidak tau itu. Kami berjalan sesuai koridor, karena jangan sampai teman-teman ini menjadi korban dan ada susupan di luar 1002. Karo Umum sudah respon baik dan menyatakan itu urusan pemerintah dan keputusan gubernur,” ungkap Worabay.
Khawatirkan adanya intervensi
Adapun Wakil Ketua AHN Papua Barat, Novri Mariawasi membernarkan soal tanggapan Kepala Biro Umum, Origenes Ijie. Ia menyebutkan bahwa langkah para honorer mendapat apresiasi—dan sepakat bahwa perjuangan dilakukan honorer demi kepentingan banyak orang.
Novri menegaskan, perlu digarisbawahi adalah soal data yang sudah ditetapkan dan disetujui, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Dikhawatirkan adalah bentuk intervensi itu justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Tudingan soal adanya provokator serta aksi honorer ditunggangioleh oknum tertentu, Novri membantah dengan keras.
“Perjuangan honorer murni, tidak diboncengi oleh susupan kepentingan entah politik, birokrasi maupun jabatan”.
Ia juga meminta kepada gubernur sebagai pembina kepegawaian memberikan pengawasan ketat terhadap jalannya proses dan tahapan sebanyak 1.002 honorer Papua Barat. Agar tidak mencoreng nama daerah maupun nasib honorer.
“Terkait persoalan (laporan polisi), Karo Umum sampaikan selanjutnya akan meminta kuasa hukum untuk menarik bagian ini,” tutupnya.
Menjadi informasi, bahwa aksi demo damai AHN Papua Barat bersama Forum Honorer 1.002 telah menggelar aksi pada 14 Mei lalu.
Aksi tersebut berbuntut panjang hingga masuk dalam ranah hukum. Karo Umum Setda Papua Barat Origenes Ijie resmi membuat laporan polisi. Ia melaporkan beberapa honorer yang dianggap telah merugikan pribadi dan jabatannya.