MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Anggota DPR Provinsi Papua Barat (DPRP PB) Imam Muslih, menegaskan bahwa wacana sekolah gratis harus disertai kejelasan mengenai komponen pembiayaan yang ditanggung pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa jika semua komponen dianggap gratis tanpa perhitungan matang, kualitas pendidikan bisa terdampak.
“Apa yang ditanggung pemerintah dan apa yang tetap menjadi kewajiban orangtua harus dijelaskan ke masyarakat,” kata Imam Muslih, Sabtu (5/7/2025).
Ia mencontohkan bahwa seragam sekolah negeri memang sejak dulu ditanggung pemerintah, namun masih banyak komponen lain yang perlu dipastikan, seperti buku, pelatihan guru, dan sarana pendukung.
Menurutnya, pendanaan pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan Dana BOS. Pemerintah harus memastikan kecukupan anggaran agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.
Muslih juga mengingatkan orangtua untuk tetap berperan aktif dalam pendidikan anak dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah hanya karena adanya konsep sekolah gratis.
“Pendidikan itu kolaborasi. Tidak bisa semuanya dibebankan ke pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya kejelasan agar masyarakat tidak salah memahami konsep sekolah gratis tersebut.