MANOKWARI, PAPUAKITA.com— Tiga kabupaten (Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama) meraih peringkat capaian keaktifan pembayaran iuran dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Papua Barat.
Atas capaian ini, BPJS Kesehatan menganugerahkan Kasuari JKN Award 2025 bagi 3 daerah tersebut. Diketahui, di peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Kaimana, disusul kabupaten Teluk Bintuni, dan di peringkat ketiga Teluk Wondama.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XII Mustafa dalam sambutannya menekankan, Kasuari JKN Award, tentu bukan sekadar seremonial. Tetapi, wujud nyata komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten didalam memastikan salah satu hak masyarakat, yaitu jaminan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.
“Penganugerahan penghargaan ini, semakin memperkuat kolaborasi BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah, tentunya paling penting adalah fasilitas kesehatan. Untuk meningkatkan mutu layanan serta memastikan seluruh penduduk di provinsi Papua Barat terlindungi kesehatannya melalui program JKN,” kata Mustafa pada puncak Kasuari JKN Award 2025, Senin (29/9/2025).
Dari aspek kepesertaan hingga 1 September 2025, peserta JKN yang meliputi tujuh kabupaten telah mencapai legih dari 98 persen dari total penduduk yang ada di provinsi Papua Barat.
JKN Papua Barat
Hingga 1 September 2025, lanjut Mustafa, Papua Barat termasuk kategori daerah yang patuh dalam penganggaran dan pembayaran iuran JKN. Dari aspek pelayanan kesehatan, mencakup keberhasilan program JKN, tentunya tidak lepas dari pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di masing-masing fasilitas kesehatan.
“Hingga September 2025, terdapat 91 FKTP dan 11 rumah sakit di enam kapuaten yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di kabupaten Pegunungan Arfak, sepertinya masih perlu kita upayakan supaya
Mustafa mengatakan, provinsi Papua Barat memiliki rekam jejak panjang dalam mendukung program JKN. Bahkan, termasuk salah satu dari 4 provinsi pertama yang menerima UHC Award.
Gubernur Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, menegaskan bahwa Program JKN di Papua Barat per September 2025, telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk di Papua Barat.
“Semua kabupaten di Papua Barat memiliki cakupan di atas 98 persen sehingga berkontribusi terhadap cakupan provinsi,” katanya.
Pemprov Papua Barat mengimbau, semua pemangku kepetingan perluas jangkauan dengan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam sosialisasi program JKN yang fokus pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Selain itu, guna efektifitas pembayaran, perlu gunakan pendekatan solutif untuk tunggakan iuran, termasuk evaluasi sistem pembayaran dan subsidi.
“Juga melakukan monitoring berkelanjutan dalam memastikan pelayanan kesehatan tambahan biaya di luar prosedur. Juga hadirkan pelayanan dengan hati dan senyum,” ucap Lakotani berpesan.
Lakotani menambahkan, bahwa pencapaian UHC di Papua Barat menujukkan komitmen pemerintah atas layanan kesehatan terhadap masyarakat.
