MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Peredaran ganja di Tanah Papua kembali menjadi sorotan. Hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan langkah maksimal, baik dalam memutus jalur suplai maupun menyelesaikan akar persoalan ekonomi masyarakat.
Peredaran ganja di Tanah Papua disebut kian mengkhawatirkan. Jalur masuk dari Papua Nugini melalui Jayapura hingga menjangkau wilayah perkotaan dan pedalaman dinilai belum mampu diputus secara efektif oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.
Anggota DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) Ferry Auparay, Senin 4 Mei 2026, mengungkapkan, ganja diduga masuk dari Papua Nugini melalui Jayapura, kemudian menyebar luas ke berbagai wilayah di Tanah Papua.
“Kita lihat hari ini, ganja itu masuk dari Papua Nugini lewat Jayapura dan menyebar ke Tanah Papua, di mana-mana. Di Papua Selatan, Papua Tengah, mungkin Papua Pegunungan yang belum saya jangkau. Di sana saya lihat peredaran ganja ini masif,” ujarnya.
Menurutnya, peredaran ganja kini tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga telah menyasar anak-anak asli Papua hingga ke wilayah terpencil, terutama di kantong-kantong permukiman masyarakat asli Papua.
Ferry mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini. Ia menyinggung besarnya anggaran negara, termasuk kekuatan aparat seperti TNI dan Polri, yang seharusnya mampu mendeteksi dan menekan peredaran narkotika.
“Kita punya pertahanan negara yang kuat dan pembiyaan alutsista melalui APBN. Masa untuk memerangi narkoba, Polisi dan TNI tidak bisa menyelesaikan? Apalagi Papua jumlah penduduknya tidak terlalu banyak,” katanya.
Alasan ekonomi
Di sisi lain, ia mengakui bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama masyarakat terlibat dalam peredaran ganja. Dari hasil dialog yang ia lakukan di lapangan, banyak warga mengaku terpaksa menjual ganja demi bertahan hidup.
“Mereka bilang, ‘kaka kalau kitong tidak jual ganja, baru mau makan apa?’ Nah ini persoalan ekonomi yang jadi trigger,” jelas politikus Golkar ini
Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menghadirkan solusi ekonomi berbasis sosial dan budaya. Salah satunya melalui penguatan UMKM bagi orang asli Papua.
Ia juga menyoroti minimnya akses masyarakat asli Papua terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan perbankan.
“Berapa sih orang asli Papua yang bisa jalankan UMKM? Data perbankan menunjukkan akses mereka terhadap KUR masih sangat minim,” ujarnya.
Ferry menekankan, ada dua langkah utama yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama, memutus jalur suplai ganja dari Jayapura ke seluruh wilayah Papua. Kedua, memperkuat perekonomian masyarakat melalui program nyata.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih disebut bisa menjadi pintu masuk untuk membuka lapangan kerja baru jika melibatkan lebih banyak orang asli Papua.
Selain itu, ia juga menyinggung besarnya anggaran daerah yang seharusnya berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam pembinaan generasi muda dan kegiatan sosial keagamaan.
“Kita punya APBD besar. Harusnya kontribusi ke masyarakat asli Papua itu nyata. Pembinaan anak muda dan komunitas harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Ferry menambahkan, kondisi peredaran ganja yang semakin meluas saat ini menimbulkan asumsi adanya pembiaran atau ketidakmampuan dalam pengendalian barang haram tersebut.
“Peredaran ganja yang sudah memprihatinkan ini mengindikasikan apa? Pembiaran atau ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan,” pungkasnya.