PEGUNUNGAN ARFAK, PAPUAKITA.com—Ketua DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB), Orgenes Wonggor alias Owor mendesak penggunaan dana tak terduga, untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Kampung Coisi, Distrik Minyambouw.
“Harus cepat, kita harus mencari solusi dan upaya yang bisa segara dilakukan untuk penanganan banjir dan longsor di kampung Coisi,” ujar Owor menjawab aspirasi masyarakat yang disampaikan saat kunjungan kerja pimpinan DPRPB yang berlangsung di Balai Kampung Coisi, Sabtu 13 Juni 2026.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa, banjir yang disertai longsor di kampung Coisi terjadi pada April lalu. Kendati demikian hingga kini, belum ada upaya pemerintah darerah sama sekali.
“Kalau kita biarkan semakin lama, maka dikhawatirkan kondisinya bisa tambah parah, Lokasi (kampung) ini bisa habis, karena longsor terjadi di beberapa titik. Pemerintah daerah juga yang akan repot,” tegasnya.
Dalam postur APBD, biasanya dialokasikan dana tak terduga melalui pos Belanja Tak Terduga (BTT). Ia mengatakan, dana taktis ini bisa dipakai dalam keadaan darurat sehingga tidak membutuhkan proses administrasi yang berbelit.
“Teknisnya biasa dikelola atau ditangani oleh BPBD. Tapi, saya tidak ikuti di Pegaf ini kira-kira berapa alokasi BTT yang disiapkan,” ungkap Owor.
Komunikasi dengan PUPR dan BPBD
Politikus Golkar ini menegaskan, bahwa selepas kunjungan kerja ini, ia dan wakil ketua juga akan berkomunikasi dan koordinasi dengan Dinas PUPR dan BPBD.
“Kita akan komunikasikan dan koordinasikan supaya pemerintah provinsi melalui OPD teknis bisa naik untuk ambil data komprehensif agar bisa ada penanganan yang optimal,” kata Owor.
Senada dengan koleganya, Frids Bernard Indou mendukung penggunaan dana tak terduga dalam penanganan bencana di kampung Coisi. Ia menyayangkan sikap pasif pemerintah kabupaten Pegaf yang tidak responsive atas kondisi di wilayahnya.
“Apa yang bisa kami bantu, itu yang akan kami perjuangkan melalui fungsi kedewanan. Perlu upaya segera untuk penanganan pasca-banjir dan longsor. Kampung Coisi ini berada di Tengah-tengah sehingga riskan terjadi bencana dengan dampak yang lebih besar,” ucapnya.
Menyoal penggunaan pos BTT, Frids menambahkan, Pemda Pegaf dan Provinsi perlu melihat situasi darurat seperti di kampung Coisi. Sehingga upaya mitigasi bencana bisa maksimal.
“Kita ini yang bisa bangun kampung sendiri dengan hati. Tidak mungkin kita mau membangun atau garuk-garuk (kerja) begitu saja. Tangani dan kerjakan dengan baik supaya kita bisa tidur juga dengan rasa nyaman dan aman,” tutupnya.
