MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 Provinsi Papua Barat naik menjadi Rp4.118.000 atau naik 7,19 persen dari UMP tahun sebelumnya yakni Rp3.841.000.
Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat Derek Ampnir, Jumat 20 November 2026, mengatakan penetapan kenaikan upah tersebut tidak hanya mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi ketenagakerjaan serta kajian kebutuhan hidup layak.
Kata Derek, penetapan UMP ini merupakan hasil pembahasan panjang Dewan Pengupahan bersama pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kalangan akademisi.
Penetapan kenaikan upah tersebut tidak hanya mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi ketenagakerjaan serta kajian kebutuhan hidup layak.
“Beberapa usulan mulai dari alfa 0,5 sampai 1. Tetapi setelah kita berdiskusi bersama, rata-rata mengarah pada alfa 0,5 karena dinilai masih layak bagi pengusaha, pekerja, dan juga memberikan dampak bagi pemerintah,” jelas Derek.
Dewan Pengupahan, sebut Derek, telah melakukan survei ke sejumlah perusahaan untuk memperoleh gambaran kondisi pekerja dan kemampuan perusahaan.
Tahapan itu dilanjutkan dengan simulasi penghitungan upah minimum pada 19 November 2026. Ia menegaskan, indikator yang menjadi dasar penetapan upah meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, serta kajian kebutuhan hidup layak.
Dewan Pengupahan juga memberikan perhatian terhadap penguatan upah minimum sektoral. Sektor pertambangan dan penggalian tetap menjadi sektor prioritas, sementara sektor konstruksi mulai dimasukkan sebagai sektor unggulan baru dalam rekomendasi UMSP Papua Barat 2027.
Upah minimum sektoral
Penambahan sektor tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan karakteristik dan perkembangan kegiatan ekonomi di Papua Barat.
“Super prioritas kita tetap pada sektor penggalian dan pertambangan. Namun, sektor konstruksi juga kita masukkan sebagai sektor unggulan baru untuk penerapan upah sektoral tahun 2027,” tuturnya
Derek menekankan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan agar keputusan yang nantinya ditetapkan gubernur benar-benar dilaksanakan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) perlu meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi kepada perusahaan sebelum ketentuan upah mulai diberlakukan pada Januari 2027.
“Kita akan tingkatkan pengawasan dari dinas dan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha. Kita juga akan berkoordinasi dengan APINDO, termasuk melalui pertemuan secara daring, supaya sebelum Januari semua pihak sudah memahami ketentuan yang ditetapkan,” tegasnya.
Derek juga menyoroti keterbatasan data pengukuran inflasi di wilayah Papua Barat. Saat ini, Manokwari masih menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan sebagai salah satu rujukan pengukuran inflasi.
Dia berharap ke depan kabupaten lain di Papua Barat dapat memiliki pengukuran inflasi sendiri melalui dukungan BPS, sehingga kebijakan pengupahan semakin mencerminkan kondisi ekonomi masing-masing daerah.
Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat Eduard Toansiba mengatakan, hasil sidang pleno akan dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat pada Senin untuk proses penetapan.
Menurut Eduard, rekomendasi Dewan Pengupahan belum menjadi keputusan yang berlaku sebelum ditetapkan dan ditandatangani gubernur.
“Setelah beliau menetapkan serta menandatangani keputusan tersebut barulah hasilnya akan disampaikan secara resmi kepada publik,” ujar Eduard.
Menurutnya , pekerjaan pemerintah belum selesai setelah angka UMP dan UMSP disepakati. Tantangan berikutnya adalah memastikan perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan.
Eduard menambahkan, perusahaan sektor migas, pertambangan, industri pengolahan, perkebunan, dan konstruksi yang masuk dalam klasifikasi upah sektoral. Akan menjadi prioritas pengawasan.
“Jangan sampai kenaikan UMP sebesar 7,19 persen hanya menjadi angka administratif, sementara pekerja di lapangan tetap menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan hidup dan lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap standar upah minimum,”tandasnya
