MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Lelang pekerjaan melalui sistem elektronik di Lingkup Provinsi Papua Barat masih diperhadapkan dengan masalah jaringan internet yang tidak memadai. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat proses pelelangan dan berdampak pada daya serap anggaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel Mandacan mengatakan, kaitannya dengan jaringan internet menjadi hal mendasar. Sebab hal itu menjadi salah satu penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap suatu daerah menyangkut transparansi dalam lelang pekerjaan.
“Kita berharap April pekerjaan sudah mulai berjalan, kalau tidak KPK juga tanggal 8 (April) datang, bidang pencegahan akan sosialisasi sekaligus akan menilai dan mengevaluasi komitmen bersama yang lalu, termasuk jaringan (internet),” kata Sekda Nathaniel Mandacan, Senin (25/3/2019).
Lelang pekerjaan tahun anggaran 2019, menurut Sekda Nathaniel Mandacan belum bisa terealisasi karena jaringan internet jelek, serta belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyerahkan daftar pekerjaan kepada Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.
Ironisnya, di tengah kondisi seperti itu justru tidak tersedia anggaran peningkatan jaringan internet melalui dinas terkait. “Sekarang kondisinya terganggu dan tidak ada uang, dan tidak dianggarkan ulang. Tahun lalu ada sempat, tetapi tahun ini rupanya tidak tidak ada menurut informasi dinas,” ujar sekda.
“Saya sudah sampaikan juga untuk kominfo pasang jaringan internet. Tadi saya baru cek tetapi dikatakan belum. Nanti kita pasang tambahan wifi lagi biar yang dari Kominfo ada pasang. Mau pakai yang dipasang oleh kominfo juga sering teganggu. Kita mau pasang supaya mereka bisa pakai kerja,” tambah sekda.
Sekda meminta, OPD seriusi kondisi yang ada dengan mempecepat menyerahkan daftar pekerjaan ke biro perlengkapan dan pengadaan layanan, sehingga proses pelelangan elektronik ke depan bisa disikapi dengan kondisi jaringan yang tersedia.
“Kalau tidak serius bagian lain yang diterima, paling lambat di bulan April pekerjaan sudah harus jalan sehingga tidak menimbulkan masalah menyangkut serapan anggaran seperti tahun lalu,” ujarnya. (RBM)
