MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Sebanyak 1.333 penduduk Papua Barat terkunci pandemi Covid-19 di Jayapura, Papua. Kondisi ini sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan.
Upaya kepulangan ratusan penduduk ini justru dibayangi ketidakjelasan. Dari data yang diterima per 12 Juni, ribuan penduduk ini berasal dari kabupaten Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Fak-fak, dan Kaimana. Ratusan penduduk Papua Barat ini terdiri ats mahasiswa, ASN, dan warga.
Pauls Indouw, Koordinator Masyarakat Papua Barat di Jayapura, Jumat (12/6/2020), memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemprov Papua. Sebab masyarakat Papua Barat mendapat bantuan bahan makanan dari pemerintah provinsi Papua selama berada di Jayapura.
“Sampai saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah provinsi Papua Barat dalam hal ini bupati maupun wali kota. Kami kesal dengan sikap pemerintah daerah seperti itu. Kami datang ke sini bukan unsur kesengajaan tetapi ada kepentingan masing-masing,” ujar Paulus Indouw ketika menghubungi papuakita.com.
“Kami mohon pemerintah provinsi Papua dan pemerintah provinsi Papua Barat bantu memulangkan kami ke daerah masing-masing. Di sana (Manokwari, red) kami mau terjadi apa-apa, kami di tengah keluarga. Di Jayapura ini kami tidak punya keluarga. Dengan satu harapan saja, kami mau pulang kampung. Warga Papua Barat mau pulang kampung,” sambung warga Manokwari ini.
Sebelumnya, rencana kepulangan 1.333 penduduk Papua Barat terjadwalkan pada 11 Juni, menggunakan salah satu armada kapal PT Pelni. Kendati demikian, harapan ribuan penduduk Papua Barat ini pupus. Upaya pemulangan justru menemui jalan buntu.
413 ber-KTP Manokwari
Jack Sawaki, Sekretaris Masyarakat Papua Barat di Jayapura mengatakan, upaya-upaya terus dilakukan untuk memulangkan penduduk Papua Barat. Dengan terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi Papua. Kendati demikian, usaha ini belum mendapat titik terang.
“Pemerintah provinsi Papua Barat sudah buka akses untuk memulangkan masyarakat Papua Barat. Rencana berangkat ini terkendala, karena di Papua Barat umumnya pemerintah kabupaten dan kota belum membuka akses pelabuhan
Kami mau pulang. Bukan mau tinggal di Jayapura, karena tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi Papua Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota. Rencana berangkat pakai KM Ciremai ternyata pelabuhan belum dibuka,” ujar Jack Sawaki.
Kekhawatiran Jack Sawaki bersama penduduk lainnya semakin menjadi, saat mengetahui hingga kini pemerintah provinsi Papua Barat maupun pemkab Manokwari belum membuka akses transportasi angkutan laut.
Artinya, dirinya bersama 412 warga Manokwari yang tergabung dengan rombonga di Jayapura tersebut belum tahu soal kapan bisa kembali ke Manokwari.
“Kami sudah koordinasi lewat telpon dengan pemerintah provinsi Papua Barat melalui gugus tugas Covid-19. Responnya, kami disuruh buat surat permohonan ke gugus tugas Covid-19 Papua barat dam melampirkan data-data penduduk Papua Barat
Saya sudah buat dan kirimkan melalui whatsapp, juga surat yang sama ke gugus tugas Covid-19 Manokwari. Apakah sudah sampai ke masing-masing ketua gugus tugas, saya belum tahu perkembangannya. Surat saya baru kirim pagi tadi. Dari 1.333 penduduk yang sudah rapid tes 930, dan khusus yang akan turun di Manokwari 413 orang,” beber Jack Sawaki.
Menurut Jack Sawaki, agar bisa kembali ke Manokwari, warga sudah mengikuti protokol kesehatan. Seperti melakukan rapid tes, bahkan pemeriksaan tersebut sudah dilakukan sampai empat kali.
“Kami mohon pemerintah bisa menyurati PT Pelni dan pihak terkait lainnya untuk membuka pelabuhan,” tutur Jack.
Tiket ditanggung sendiri
Kepulangan ribuan penduduk Papua Barat semakin tidak jelas. Bukan saja soal pembukaan akses transportasi. Kini, ribuan penduduk tersebut harus peras otak untuk bisa membeli tiket secara mandiri.
“Pertemuan awal dengan pemprov Papua Barat Papua, kalau sudah rapid tes itu yang berangkat dan bebas biaya. Tapi sampai hari ini informasinya kami bayar sendiri,” ujarnya.
Jack Sawaki menambahkan, biaya tiket menjadi kendala. Ribuan penduduk Papua Barat selama berada di Papua tidak memiliki penghasilan sehingga akan sulit untuk membiayai kepulangannya secara mandiri ke daerah masing-masing.
“Persoalan sekarang ini kalau pelabuhan sudah dibuka apakah ribuan masyarakat ini mampu bayar tiket? Saya yakin tidak. Karena kami sudah berbulan-bulan di sini, tidak ada bantuan sama sekali dari pemprov Papua Barat. Kalau dari pemprov Papua, ya ada bantuan
Pemprov Papua sudah luar biasa membantu penduduk Papua Barat. Warga Jayapura ikut menampung kami. Kalau ada keluarga syukur, kalau tidak ada untung ada warga yang mau menampung,” tuturnya. (ARF)
