MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2019.
Sekiranya terdapat 60 an rekomendasi yang dituangkan dalam keputusan DPRD Nomor 188.4/7/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020. Puluhan rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua Pansus LKPj Siswanto dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (16/6/2020).
Siswanto mengatakan, hasil monitoring di lapangan program Dinas Perhubungan Keluatan dan Perikanan (DPKP) di sejumlah daerah menunjukkan perkembangan yang positif. Dirinya mengatakan, DPKP merupakan OPD penting untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat demi masa depan yang baik dan membantu perkembangan pembangunan khususnya di Tanah Papua.
“Kami mengapresiasi program pembangunan Bioflok di daerah Maripi dan Mandopi, penangkaran Kepiting Kenari di Pulau Mansinam dan Hydroponik di Swapen Perkebunan, yang kesemuanya itu diperuntukan bagi Orang Asli Papua
DPRD berharap ke depan program ini menjadi pilot project dari dinas dan dilakukan pengawasan secara berkala sampai memberikan income kepada masyarakat,” kata Siswanto.
Program pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kesejahteraan sosial, perekonomian, ketenagakerjaan, perumahan dan bidang sosial hampir nyaris tak luput dari penilaian DPRD. Dinilai kegiatan yang dilaksanakan di berbagai bidang itu belum maksimal.
Hasil monitoring DPRD, permasalahan pembangunan di berbagai bidang tersebut umumnya berkaitan dengan perencanaan yang kurang matang serta minimnya dukungan alokasi dana. Sehingga program yang dilaksanakan tidak optimal.
RKPD tak optimal
Rekomendasi DPRD terhadap penyampaian LPKj tahun anggaran 2019 ini tentunya merupakan keputusan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Plt Bupati Manokwari Edi Budoyo mengatakan, prioritas pembangunan kabupaten Manokwari tahun 2019 diarahkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Manokwari Nomor 37 tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Tahun Anggaran 2019.
Dengan prirotas program adalah, mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment. Selaras dan dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk antisipasi dan penyelesaian program-progrram pembangunan
Pencapaian visi dan misi kabupaten Manokwari sebagaimana tertuang dalam RPJMD, merupakan respon terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual dihadapi pada tahun 2019, dan pengembangan sektor atau bidang terkait kompetitif keunggulan daerah.
“Beberapa keberhasilan telah kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Walaupun harus kita akui masih terdapat kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah daerah,” ucap Edi Budoyo.
“Untuk itu patut kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan perencanaan kerja pemerintah daerah tahun 2020 dan penyiapan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 yang semakin partisipatif dan adatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Manokwari,” sambungnya.
Edi Budoyo menjelaskan, pelaksanaan RKPD tahun 2020 menyatakan tak dapat dilaksanakan optimal disebabkan adanya pandemi Covid-19. Yang mengakibatkan perubahan mendasar terkait prioritas pembangunan daerah untuk menyelesaikan target pembangunan RPJMD 2016-2020.
Ketua DPRD, Yustus Dowansiba menambahkan, penyampaian LKPj tidak semata-mata dimaksudkan untuk menemukan kekurangan pemerintah daerah. Akan tetapi ditekankan pada upaya memperoleh saran dan rekomendasi DPRD sebagai mitra kerja kepala daerah.
Untuk itu, catatan-catan rekomendasi DPRD harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, serta harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh OPD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.
“Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan disegala bidang sangat bergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, dan ketaatan serta kedisiplinan pemerintahan di tingkat kabupaten hingga kelurahan serta peran serta aktif masyarakat,” tutupnya. (ARF)
