MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor mendesak, aparat keamanan mencari kebenaran informasi dan mengungkapkannya ke publik terkait tindakan penyiksanaan terhadap salah seorang warga asli Papua yang beredar luas dan viral di jejaring media sosial (medsos).
“Kita melihat dari rekaman video yang beredar dan viral, itu aksi yang keji. Tindakan itu jelas-jelas sangat tidak berperikemanusiaan. Kepada binatang sekalipun tidak dibenarkan penyiksaan seperti itu dilakukan,” ungkap Wonggor, Sabtu (23/4/2024)
Penyampaian informasi secara komprehensif menyangkut tindakan penyiksaan oleh sekelompok orang yang diduga kuat adalah aparat negara adalah hal penting yang mesti disikapi serius dalam rangka menjaga stabilitas di Tanah Papua.
“Video penyiksaan yang viral beredar itu bisa memantik tindakan-tindakan dari masyarakat yang bisa mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai tindakan sekelompok orang itu justru menimbulkan gesekan di tengah-tengah masyarakat atau masalah SARA,” ujar Wonggor.
Wonggor menekankan, penting bagi aparat keamanan segera menyelidiki pihak-pihak yang berada di balik aksi penyiksanaan terhadap warga asli Papua, juga siapa saja yang dengan sengaja telah menyebarluaskan video tersebut ke publik.
“Para pelaku jika terbukti melanggar harus diganjar dengan hukum yang setimpal dengan perbuatannya demi tegaknya hukum. Juga mencari tahu apa penyebab sampai warga asli Papua diperlakukan dengan tindakan yang di luar dari nilai-nilai kemanusiaan seperti itu,” tegasnya.
Menurutnya, informasi tersebut sangat sensitif sehingga harus ditindaklanjuti dengan keseriusan aparat keamanan. Aparat tak boleh memandang sebelah mata atau bersikap lamban. Agar bisa mencegah aksi atau gelombang protes atau aksi-aksi di luar kendali.
“Kita sudah punya pengalaman buruk terkait hal-hal seperti itu. Jangan sampai terulang kembali, ini harus dicegah dengan menegakkan hukum secara transparan. Kalau pelakunya aparat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat harus diproses sesuai hukum. Tidak ada yang kebal hukum,” desak Wonggor.
Gerak cepat aparat keamanan dalam mengungkapkan kebenaran informasi yang sangat sensitif, itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Mengingat seituasi politik pasca-pemilu 2024 masih menimbulkan riak-riak di tengah masyarakat.
“Jangan sampai informasi itu menjadi isu liar yang bisa menyulut situasi kamtibmas menjadi memanas. Jangan sampai memantik gejolak sosial di tengah masyarakat. Situasi ini masih panas, kita harus jaga betul,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wonggor juga mengajak pihak-pihak yang konsen melakukan advokasi hukum dan politik warga sipil, khususnya orang asli Papua supaya ikut membantu mengungkapkan kebenaran informasi tersebut.
“Kita berharap organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam advokasi hak-hak orang asli Papua bisa membantu mengungkapkan informasi, serta ikut mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang,” pungkasnya. (PK-01)
