MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota DPR Papua Barat (DRPPB) harus menjaga integritas, netralitas, dan transparansi, dalam melaksanakan tugas.
Pesan itu disampaikan oleh Ketua DPRPB, Orgenes Wonggor, usai menghadiri acara pelantikan Pansel calon anggota DPRP 6 Provinsi se Tanah Papua.
Pelantikan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri ) Ribka Haluk di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
“Pelantikan pansel anggota DPRPB ini pertanda bahwa seleksi jalur Otsus itu segera dilaksanakan sesuai amanat Undang Undang otonomi khusus,” ungkap Owor sapaan akrab Orgenes Wonggor melalui sambungan telepon, Rabu (30/10/2024).
Dalam jangka waktu dekat, Pansel segera bermusyawarah untuk memilih struktur organisasinya. Untuk itu, Owor mengingatkan, pansel bekerja dengan mempedomani koridor aturan yang berlaku.
“Tim pansel ini sudah dibentuk. Kita harapkan untuk segera bekerja agar bisa melakukan seleksi anggota dewan jalur otsus hingga penetapan dan pelantikannya. Jaga integritas, netralitas dan netralitas,” ungkapnya.
Masa bakti anggota DPRPB jalur pengangkatan di periode 2019-2024, terhitung lebih kurang 4 tahun saja. Hal itu disebabkan keterlambatan dalam proses seleksi.
Owor meminta, proses seleksi hingga pelantikan calon anggota DPRPB jalur pengangkatan ini, harus berjalan tanpa hambatan sehingga keanggotaannya pun bisa terhitung 5 tahun.
“Kita harapkan anggota pansel yang ada ini bekerja cepat dan tepat, serta mendapat dukungan sehingga hasil seleksi anggota DPRPB jalur otsus ini berlajan lancar dari seleksi, penetapan hingga pelantikan sesuai dengan waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Komposisi tim pansel ini sudah representatif, mewakili semua elemen yang berkompeten untuk melakukan seleksi calon anggota DPRPB jalur pengangkatan atau jalur Otsus.
Dukungan anggaran
Di sisi lain, Wonggor mengingatkan, pemerintah provinsi Papua Barat perlu memberikan dukungan anggaran bagi kerja-kerja tim pansel. Agar tahapan dan jadwal yang ada bisa dilaksanakan tepat waktu.
“DPR Papua Barat pasti menaruh perhatian soal kebutuhan anggaran tim pansel. Semoga kelengkapan alat kelengkapan dewan segera diisi supaya bisa melakukan tindak lanjut soal anggaran ini,” kata Owor.
Owor menambahkan, pembiayaan atas tugas dan kerja tim pansel dibebankan pada APBD. Hal itu sudah diingatkan oleh wamendagri saat pelantikan tim pansel.
“Tugas dari pansel ini dibebankan pada APBD provinsi, ini sudah jelas. DPRPB pasti akan melakukan hearing terkait anggaran yang dibutuhkan,” tandasnya. (PK-01)
