JAKARTA, PAPUAKITA.com—Hasil kolaborasi, Kemenkum sahkan lebih dari 80 Ribu Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam usaha pengesahan Badan Usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
“Beberapa hari menjelang peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden, Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sudah mengesahkan lebih dari 80 ribu atau tepatnya 80.068 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Supratman dalam keterangan resmi seperti dikutip, Sabtu (19/7/2025).
Supratman mengatakan, keberhasilan ini adalah bentuk kolaborasi yang dipimpin Kemenko Pangan dan dibantu berbagai instansi lainnya seperti Kemendagri, Kementerian Koperasi, Kepolisian, TNI/Polri dan Pemda setempat.
Pendirian koperasi merah putih ini adalah salah satu bagian dari mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, untuk mendorong pemerataan dan penguatan ekonomi.
“Koperasi Merah Putih diharapkan akan menjadi landasan strategis dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan,“ tutur Supratman.
Dirjen AHU Kementerian Hukum, Widodo menjelaskan, dari total 80.068 KDMP/ KKMP yang sudah disahkan terdiri atas pendirian KDMP baru sebanyak 71.397 unit, pendirian KKMP baru sebanyak 8.486 unit.
Kemudian, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KDMP sejumlah 141 unit dan koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KKMP sejumlah 44 unit.
“Pencapaian yang terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” kata Widodo.
Menjadi informasi, Koperasi Merah Putih akan diresmikan Presiden pada 21 Juli 2025 di Jawa Tengah. Langkah kolaboratif dalam membentuk KDMP/KDLP akan mampu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mandiri.
Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom memberi apresiasi kepada pihak-pihak terkait baik di Papua Barat Daya dan Papua Barat sehingga dapat berkontribusi mensukseskan program nasional dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
