MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat menyampaikan pandangan akhir serta sejumlah usulan strategis terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Aston Niu Hotel, Senin (4/8/2025).
Dalam penyampaiannya melalui juru bicara fraksi, Ahmad Kuddus, Fraksi Golkar menegaskan dukungan terhadap visi RPJMD: Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri, yang diuraikan ke dalam tujuh misi pembangunan.
Fraksi Golkar menilai pentingnya percepatan akses dan mutu layanan kesehatan, termasuk penguatan infrastruktur, tenaga medis, dan layanan kesehatan primer.
Ahmad Kudus juga menyoroti perlunya percepatan relokasi Fakultas Kedokteran Universitas Papua dari Kabupaten Sorong ke Manokwari sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas layanan pendidikan kedokteran di provinsi tersebut.
Fraksi Golkar juga merekomendasikan prioritas pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas unggulan di tiap kabupaten sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, Fraksi Golkar mendukung pengembangan sentra produksi pangan. Salah satu yang disorot adalah skema kemitraan antar daerah, seperti kerja sama Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Cianjur, guna transfer teknologi pertanian dan peningkatan kualitas hasil produksi.
Langkah ini dinilai mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi komunitas pertanian unggulan.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar—terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah tertinggal (3T). Mencakup, pembangunan dan perluasan akses teknologi informasi dan komunikasi, pemenuhan kebutuhan dasar seperti elektrifikasi, air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni, peningkatan konektivitas antar kampung, distrik, dan kabupaten untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Pada dasarnya Fraksi Golkar menilai pentingnya pelestarian situs-situs keagamaan sebagai warisan sejarah dan bagian dari identitas kultural Papua Barat.
Situs-situs bersejarah Islam, Katolik, Pantekosta, dan Hindu disebut perlu dilindungi serta dikembangkan sebagai sarana edukasi dan pelestarian nilai toleransi.
Selain itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya digitalisasi layanan dan penguatan sistem informasi pembangunan melalui teknologi. Transformasi digital dinilai krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif.
Terakhir, Fraksi Golkar merekomendasikan penguatan basis data Orang Asli Papua (OAP) untuk memastikan kebijakan afirmasi tepat sasaran.
Data OAP harus diperbarui secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi lintas sektor sebagai dasar perumusan kebijakan otonomi khusus yang efektif.
“Dengan berbagai sikap dan rekomendasi, Fraksi Golkar menerima Ranperda tentang RPJMD untuk ditetapkan menjadi Perda,” tutup Ahmad Kudus.