MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) memastikan akan membawa aspirasi massa aksi demonstrasi ke pemerintah pusat. Agenda tersebut terjadwal, Senin 15 September 2025.
Demikian disampaikan Ketua DPRP PB, Orgenes Wonggor usai memimpin rapat internal dewan yang berlangsung, Kamis (4/9/2025). Wonggor menjelaskan bahwa Sekretaris Dewan telah berkoordinasi dengan DPR RI sekaligus mempersiapkan surat resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Adapun surat tersebut ditujukan kepada DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga terkait lainnya.
“Direncanakan hari Senin kita sudah bawa hasil aspirasi. Pimpinan DPR dan beberapa fraksi akan kami utus untuk membawa hasil tersebut ke pusat,” ujarnya.
Wonggor mengakui bahwa tekanan dari mahasiswa dan kelompok masyarakat yang melakukan aksi beberapa waktu lalu cukup kuat, sehingga DPRP PB berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut secepatnya.
Orgenes Wonggor yang akrab disapa Owor ini, juga memberikan apresiasi kepada para pendemo yang melakukan aksi secara damai tanpa tindakan anarkis.
“Kami sangat mengapresiasi adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat yang melakukan aksi dengan tertib. Aksi seperti ini yang harus kami tindaklanjuti secepat mungkin,” ungkapnya.
Selain menindaklanjuti aspirasi demonstran, Wonggor menyebut DPRP Papua Barat akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan dorongan pembentukan pansus tidak hanya berasal dari aksi demonstrasi, tetapi juga dari berbagai keluhan masyarakat.
“Tim pansus akan kami bentuk bukan hanya dari hasil demo kemarin, tapi juga dari aspirasi masyarakat agar DPR turut mengawasi program MBG,” kata Wonggor.
Pansus ini nantinya bertugas mengevaluasi jalannya program nasional tersebut, termasuk memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan memberi dampak positif bagi daerah. Ia menegaskan pentingnya pemanfaatan komoditas lokal dalam pelaksanaan MBG.
“Yang terpenting, sayur-sayuran, lauk pauk, maupun pangan lokal yang digunakan harus memberi manfaat bagi daerah,” tambahnya.
DPRP PB juga berencana melakukan pertemuan dengan Kodam XVIII/Kasuari, selaku pihak pertama yang mengelola program MBG, untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan awal program di Manokwari.
“Pertemuan ini penting agar kami mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai implementasi program MBG di lapangan,” tutup Wonggor.