MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan segera memimpin Satgas Penertiban Tambang Ilegal.
“Pak gubernur, saya mau turunkan satgas penataan tambang ilegal. Pak Jaksa, Pak Polisi, saya mohon maaf, Tentara. Saya menyampaikan di mimbar yang terhormat ini,” kata Bahlil, Sabtu 8 November 2025.
Bahlil menyampaikan rencana kegiatan penertiban aktivitas tambang ilegal di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Barat di sela memberikan sambutan pada acara Musda IV DPD Golkar Provinsis Papua Barat.
“Di media itu seolah-olah bahwa saya terlibat dengan kasus, urusan tambang ilegal di atas (di Papua Barat). Padahal tambangnya aja belum pernah saya lihat,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, bahwa agenda penertiban aktivitas tambang ilegal telah dilaporkan kepada Prisiden Prabowo. Juga telah berkoordinasi dengan Menhan (Menteri Pertahanan).
“Ya, kerana kalian sudah mengatakan bahawa seolah olah saya ikut maka saya akan datang tertibkan sendiri. Tidak ada urusan saya sampaikan. Saya akan mainkan ini, saya kasih tahu kalau tidak segera sadar saya sapu.Tidak ada cerita, karena sudah terlanjur,” tukasnya.
Polemik tambang nikel di Raja Ampat, sebut Bahlil menjadi contoh dari tudingan yang dialamatkan kepada dirinya.
“Orang terus keluarkan di media seolah olah saya ikut sama seperti dengan Raja Ampat. Raja Ampat juga kasus, izin IUP nikel. Seolah olah saya punya saham ada di sana padahal itu izin dikeluarkan oleh sejak 2004,” ujar Bahlil lagi.
Aktivitas pertambangan diharapkan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Untuk itu, Bahlil kembali menegaskan komitmennya bahwa Satgas penertiban tambang segera diterjunkan ke wilayah-wilayah yang terdapat praktik pertambangan ilegal, salah satunya di provinsi Papua Barat.
“Nah, untuk ini pak gub, saya izin sama pak gub. Saya akan turunkan timdari Mabes (markas besar). Baik mabes TNI maupun Mabes Polri, akan kita selesaikan. Saya sendiri yang akan pimpin supaya tidak ada dusta di antara kita,”
PETI di Pegunungan Arfak dan Wasirawi
Polda Papua Barat bersama instansi terkait telah menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Pegunungan Arfak dan Distrik Wasirawi (Kabupaten Manokwari).
Sejak awal 2025, polisi menggelar serangkaian operasi penindakan yang menargetkan penambang dan pemodal, didukung deklarasi moratorium oleh pemerintah daerah.
Dari data yang dihimpun menyebutkan, bahwa hasil penindakan sepanjang Januari-Juli 2025, Polda Papua Barat telah mengamankan total 31 penambang ilegal emas, di Manokwari dan Pegunungan Arfak.
Terbaru adalah deklarasi penghentian sementara atau moratorium serta operasi penertiban di Distrik Wasirawi pada 3 Oktober lalu. Pemkab Manokwari bersama masyarakat adat Wasirawi, Polda Papua Barat dan DPRK Manokwari menandatangani deklarasi moratorium tambang tanpa izin.
Bupati Hermus Indou menyatakan moratorium berlaku satu tahun sambil mendorong pemerintah pusat segera mengeluarkan izin pertambangan rakya atau IPR.
Di Pegunungan Arfak, Bupati Dominggus Saiba menegaskan pada 31 Oktober 2025 bahwa seluruh aktivitas tambang emas ilegal di wilayahnya telah dihentikan demi menjaga kelestarian alam.
Pemkab berkehendak menemui Menteri ESDM untuk membahas legalisasi tambang rakyat agar pengelolaan tambang dapat terkontrol dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Juga memperkuat kerjasama dengan TNI/Polri untuk mengawasi wilayah tambang hingga izin resmi terbit.
