MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Komisi III DPR Provinsi Papua Barat (DPRP PB) meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja segera menyerahkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Langkah ini diperlukan untuk melakukan pembahasan rinci menyusul adanya pemangkasan anggaran hampir di seluruh OPD pada tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua Komisi III, Aloysius Siep, menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat bersama sejumlah OPD, Kamis 4 Desember 2025.
Aloysius mengungkapkan bahwa selama 2 hari menggelar rapat, semua OPD melaporkan adanya pengurangan anggaran, termasuk pada kegiatan yang bersifat wajib.
Menurutnya, hal ini tidak seharusnya terjadi karena beberapa program penting justru tidak boleh dihilangkan.
“Ada banyak pengurangan anggaran. Bahkan kegiatan wajib ikut kena pemangkasan. Tapi ini masih sebatas pagu indikatif,” ujarnya.
Aloysius menegaskan, bahwa pihaknya sudah meminta seluruh OPD segera menyerahkan RKA agar Komisi III dapat menganalisis seluruh item kegiatan secara lebih detail sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan.
“RKA-nya masih dalam proses. Kami minta segera dikumpulkan supaya bisa dilihat secara rinci semua item kegiatan di masing-masing OPD,” katanya.
Kerusakan kantor gubernur
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga memberikan perhatian khusus kepada Biro Umum terkait kondisi fisik Kantor Gubernur Papua Barat. Aloysius menilai banyak bagian kantor yang mengalami kerusakan dan perlu segera pemeliharaan secara intensif.
“Kondisi Kantor Gubernur sangat disayangkan. Atap, keramik, pengecatan, lampu, hingga lift wajib diperhatikan. Ini ikon daerah, jadi pemerintah harus serius menanganinya,” tegasnya.
Aloysius menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi I, II, dan IV agar program-program hasil aspirasi masyarakat dapat masuk dalam pembahasan anggaran.
“Usulan masyarakat harus diperhatikan, terutama yang urgen. Kami akan koordinasi antar komisi untuk memastikan semua aspirasi bisa terakomodasi,” tutup Aloysius.
