JAKARTA, PAPUAKITA.com—Sahata Marlen Situngkir resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Papua Barat setelah diambil sumpah janji dan dilantik oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis 8 Januari 2026.
Pelantikan tersebut dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil, Adelchandra. Sahata menggantikan Piet Bukorsyom yang telah memasuki masa purnabhakti terhitung sejak 1 Januari 2026.
Dalam arahannya, Menteri Hukum RI menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya perubahan di seluruh lini pelayanan publik agar mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.
“Jadikan momentum penghargaan dari negara atas jabatan yang Bapak dan Ibu emban ini sebagai bentuk pengabdian terbaik. Berikan loyalitas kepada Kementerian Hukum serta jagalah nama baik institusi,” ujar Supratman.
Ia menegaskan, seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk menyatakan bahwa yang salah adalah salah, disertai pemberian sanksi. Sebaliknya, bagi pegawai yang bekerja dengan baik harus diberikan penghargaan. Seluruh praktik yang menghambat pelayanan publik, kata dia, wajib dihilangkan.
Lebih lanjut, Supratman menyampaikan bahwa Kementerian Hukum membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkompeten. Namun menurut Presiden, hal yang jauh lebih penting adalah memiliki hati nurani dan empati, terutama dalam memastikan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan di lingkungan Kementerian Hukum yang dinilai mampu mendorong kinerja lebih efisien, akuntabel, dan transparan.
Menutup arahannya, Supratman berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta menjadi teladan dalam pelaksanaan tugas, pengawasan, dan pembinaan sesuai tanggung jawab jabatan yang diemban.
Pelantikan dan serah terima jabatan terhadap 32 pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut turut diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat secara virtual.
