MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Anggota DPR Provinsi Papua Barat (DPRP PB) Aporina Dowansiba laksanakan reses perdana tahun 2026, di Kampung Ngimoubrij dan Peniput, Kabupaten Pegunungan Arfak.
Kegiatan reses perdana DPRP PB tahun 2026 ini, terjadwal sejak 12 sampai dengan 19 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Aporina didampingi oleh Kepala Distrik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, tokoh adat dan warga masyarakat.
“Masyarakat kampung Ngimoubrij Distrik Hink, mereka usulkan bantuan BBR (Bahan Bangunan Rumah) berupa senk, mesin babat rumput, pembangunan MCK, rumah layak huni, pengecoran lapangan voli, pengadaan chansaw,” beber Aporina.
Menurut kader Partai Kebangkitan Bangsa ini, usulan masyarakat itu relevan dengan kondisi mereka. Dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di kampung.
“Masyarakat juga mengusulkan pembangunan bronjong sepajang 100 meter pada kali (sungai) Timbrap sebagai upaya normalisasi, termasuk pembangunan tugu selamat datang dan pembangunan pagar keliling gerja Pedrik Lehak,” tutupnya.
Kata Aporina, masyarakat kampung Penibut meminta bantuan pendidikan, rumah layak huni, bantuan komputern, pengecoran ruas jalan, pembangunan gorong-gorong di Sungai Urwau.
“Aspirasi yang disampaikan juga meliputi sumur bor, pembangunan rumah kepala suku, tugu peringatan misi tim miller, pengecoran halaman gereja, seragam batik bagi kelompok ibu-ibu,” ujarnya.
Aporina menegaskan, bahwa program dan kegiatan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah sudah seharusnya menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat
“Apa lagi aspirasi yang di sampaikan masih bersifat pada pelayanan dasar. hasil reses yang di laksanakan oleh setiap anggota DPRP PB akan disampaikan kepada pimpinan dewan dalam rapat internal,” katanya.
Aporina menambahkan, hasil reses tersebut akan ditindaklanjuti dalam pokok-pokok pikiran DPRP PB.
“Kita berdoa sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat akan saya perjuangkan, namun perlu dipahami bahwa tidak semua yang disampaikan bisa langsung terjawab, mungkin dijawab secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya
