MANOKWARI, PAPUAKITA—Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren merasa lembaga yang dipimpinnya jadi korban ‘honorer siluman’. Ia mengatakan, hal itu disebabkan terdapat 26 orang yang tidak pernah bekerja di Sekretariat MRPB. Tetapi masuk dalam daftar honor yang lolos sebagai CPNS dan P3K di lingkup sekretariat MRPB.
“Berbicara soal ‘honorer siluman’ di MRP (Papua Barat) kurang lebih ada 26 orang. Mereka ini tidak pernah aktif dan bekerja di kantor ini. Tetapi namanya ada. Sementara 14 orang staf kami yang bekerja malah namanya tidak ada,” ujar Maxsi Ahoren kepada wartawan, Kamis (13/8/2020).
Maksi Ahoren terlihat kaget dengan kehadiran puluhan nama yang lolos CPNS maupun P3K di sekretariat MRPB. Untuk itu, Maxsi Ahoren mendesak gubernur dan ketua tim honorer perlu memberikan klarifikasi terkait dengan nama-nama honorer telah lulus tersebut.
“Verifikasi sudah sangat jelas, dokumen slip gaji dan daftar hadir menjadi acuan bagi honorer yang benar-benar bekerja. Saya menerima informasi nama-nama tersebut adalah titipan, kalau memang seperti itu harus diinformasikan juga siapa yang menitipkan mereka agar ada transparansi,” ujarnya.
Menyikapi permasalahan ‘honorer siluman’ sekretariat MRPB, Maxsi Ahoren menegaskan, telah melayangkan surat kepada gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), inti surat tersebut harus ada klarifikasi terkait dengan titipan 26 nama.
Maxsi Ahoren menambahkan, nama-mana yang lolos seleski CPNS maupun P3K tersebut harus dibuka ke publik. Pernyataan Maxsi Ahoren ini sebagai bentuk dukungan dan kesepahaman seperti apa yang disampaikan oleh Ombusman Perwakilan Papua Barat, dimana meminta BKD membuka nama-nama honorer. (TRI)
