MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ini harapan Aleg Papua Barat terkait pelayanan dan kualitas pendidikan. Meningkatkan pelayanan dan kualitas adalah kunci menjawab hak masyarakat dalam mengakses pendidikan.
Upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah, dengan meningkatkan koordinasi antar-stakeholder di level provinsi hingga kabupaten. Terutama, OPD yang beririsan langsung dengan urusan pendidikan.
“Upaya ini perlu agar hak masyarakat terutama dibidang pendidikan dapat terpenuhi dan menjadi prioritas. Sehingga hal-hal mendasar menyangkut pendidikan dapat dituntaskan melalui solusi bersama,” kata Anggota Legislatif (Aleg) Papua Barat, Ahmad Kuddus dikutip, Ahad (4/5/2025).
Soal regulasi yang lebih spesifik dalam hal mengatur tata kelola pendidikan di Papua Barat, kader Golkar ini, berpendapat hal itu normatif dan sudah terlaksana. Sebab telah ada aturan baku yang digariskan dari tingkat pusat hingga ke daerah.
“Hal itu tinggal bagaimana membangun kolaborasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Kalau itu berjalan dengan baik, maka azas manfaat dari regulasi pendidikan dapat dirasakan oleh semua pihak,” ujarnya.
Dalam perumusan regulasi pendidikan di Papua Barat, Ahmad Kuddus mengakui akan pentingnya sinergitas antar lembaga DPRPB dan pemerintah provinsi Papua Barat dalam hal ini gubernur. Regulasi daerah yang ada terlebih dahulu harus diuji efektivitasnya.
Kajian soal urusan SMA/SMK
Di sis lain, Ahmad Kuddus menekankan perlunya kajian mendalam terkait usulan pengembalian urusan pendidikan (SMA/SMK) menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Biar bisa dilihat plus-minusnya, jika hal itu sangat dibutuhkan tentunya DPR Papua Barat siap mengawal prosesnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Kuddus mengingatkan, generasi muda di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat perlu terus memacu kemampuan dan keterampilan supaya bisa mengejar ketertinggalan dan mampu bersaing.
Tentunya, untuk mencapai tujuan tersebut harus ada kerja sama semua elemen, baik tokoh adat, masyarakat, agama, pemuda, dan tokoh perempuan yang ada. Ia menambahkan, semua pihak punya tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam memajukan pendidikan di daerah.
“Semua punya potensi. Kolaborasi, sinergitas yang terjalin supaya secara bersama. Agar, generasi muda di Papua Barat ini bisa lebih berdaya guna di waktu-waktu mendatang,” pungkasnya.