Pelatihan Petugas SNLIK 2025 di Kota Sorong
Jelang pelaksaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Pelatihan Petugas Survei. Foto : Dok. OJK PB & PBD

Jelang pelaksanaan SNLIK 2026 di PB dan PBD, OJK dan PBS gelar pelatihan bersama

Diposting pada

SORONG, PAPUAKITA.com—Jelang pelaksaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Pelatihan Petugas Survei.

Kegiatan pelatihan dipusatkan di salah satu hotel di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Menjadi informasi, sejak 2024, SNLIK dilaksanakan OJK bekerja sama dengan BPS, untuk menghasilkan nilai estimasi pada level nasional.

Mewakili kepala OJK, Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis, Ferdian Ario mengatakan, pelaksanaan SNLIK bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia; evaluasi program literasi dan inklusi keuangan; dan bahan perencanaan program literasi dan inklusi keuangan pada tahun berikutnya.

Kata Ferdian, pelatihan petugas survei ini bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas terhadap pemahaman konsep dan definisi operasional dari variabel-variabel yang ditanyakan dalam survei. SNLIK akan diselenggarakan di 120 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia dengan jumlah responden mencapai 10.800 responden yang akan dilaksanakan pada periode Januari–Februari 2026.

Indikator utama pembangunan

“Dalam Undang-Undang No. 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sektor keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan. Sektor keuangan diarahkan menjadi sumber pembiayaan yang dalam, inovatif, efisien, stabil, dan inklusif. Inklusi keuangan menjadi salah satu indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 yaitu dengan target sebesar 98%. Oleh karena itu juga, dilaksanakan SNLIK setiap tahun” Kata Ferdian.

Kepala BPS Provinsi Papua Barat Ir. Merry M.P., berpesan agar petugas lapangan memahami kuesioner, buku pedoman, dan showcard yang menjadi panduan, sehingga pertanyaan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh responden dan jawabannya akan memberikan informasi yang utuh dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Merry juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin antara OJK dan BPS sehingga kualitas data dapat terjaga dengan baik dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.