MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Setelah mengikuti hari pertama Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Papua Barat, Inspektur Papua Barat, Dr. Erwin PH Saragih, SH, MH, kembali hadir di Kantor BPK RI Perwakilan Papua Barat. Di sana, ia menghadiri kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) serta Penyelesaian Kerugian Negara (Keruneg) se-Wilayah Papua Barat untuk Semester II Tahun 2025. Pertemuan berlangsung di Auditorium BPK Papua Barat, Senin 8 Desember 2025.
Kegiatan PTLRHP dibuka oleh Kepala Bidang Pemeriksaan BPK RI, Ahmad Purwanto, yang hadir mewakili Kepala Perwakilan BPK Papua Barat. Seluruh kepala inspektorat kabupaten/kota di wilayah Papua Barat turut hadir, menjadikan forum ini sebagai strategi ruang untuk memperkuat sinergi pengawasan lintas daerah.
Pada media ini, Saragih menegaskan bahwa PTLRHP bukanlah sekedar rutinitas administrasi tahunan. Ia menilai agenda ini sebagai upaya untuk memastikan setiap rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti secara nyata, bukan hanya dicatat di laporan.
Menurutnya, pemantauan yang dilakukan secara terukur akan membantu pemerintah daerah memperbaiki kelemahan tata kelola, menutup celah penyimpangan, serta mempercepat penyelesaian kerugian negara yang masih belum tuntas. Ia menyebut, langkah ini penting agar penggunaan anggaran publik lebih disiplin dan bebas dari risiko kepemimpinan.
Saragih juga menekankan bahwa PTLRHP memiliki tujuan lebih besar: membangun budaya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tahan terhadap praktik koruptif. Ia menyebut forum ini sebagai “kompas” yang mengarahkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengelola anggaran secara bertanggung jawab dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Dirinya berharap, kehadiran seluruh inspektorat daerah serta komitmen kuat dari BPK menjadi penanda bahwa Papua Barat semakin serius memperkuat sistem pengawasan. Menurutnya, pengawasan harus menjadi gerakan kolektif untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam ruang pengawasan yang ketat dan berbasis data inilah, Saragih meyakini masa depan tata kelola daerah tengah dibenahi secara lebih serius—bertahap, konsisten, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
