MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026 kepada pimpinan DPR Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus.
Kepala BPS Papua Barat, Merry mengatakan, dukungan dari pimpinan dewan diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar.
“Seluruh informasi yang disampaikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kali ini petugas sensus turut mendata ketua DPRP Orgenes Wonggor, wakil ketua Petrus Makbon dan wakil ketua Syamsudin Seknun di kantor Sekretariat DPRPB, Kamis 23 Juli 2026.
Ia menegaskan, informasi yang diberikan itu akan dijaga kerahasiaannya. Mery menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan dunia usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha berskala besar di Papua Barat.
Adapun data sensus tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. BPS Papua Barat menargetkan pendataan terhadap 41.430 unit usaha di seluruh wilayah Papua Barat.
Untuk mencapai target tersebut, sebanyak 588 petugas sensus lapangan diterjunkan dengan metode door to door. Merry mengungkapkan, sejak dimulai sensus pada 15 Juni, capaian pendataan baru mencapai sekira 64 persen. Pelaksanaan sensus dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 mendatang.
“Kendala utama di lapangan adalah banyak responden yang tidak berada di rumah saat petugas datang, serta masih adanya penolakan di sejumlah wilayah. Petugas sangat sulit menemui masyarakat yang tidak berada di rumah dan yang paling banyak adalah penolakan untuk disensus,” ujarnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), serta para kepala distrik dan kepala kampung di wilayah yang tingkat penolakannya cukup tinggi.
Merry mengimbau masyarakat agar tidak menolak pendataan. Mengingat hasil sensus memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Juga sebagai acuan berbagai program.
Mery menambahkan, data yang dihasilkan BPS merupakan data resmi yang valid dan dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai penyusunan kebijakan, mulai dari program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan keluarga, hingga penyaluran berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat.
