MINYAMBOUW, PAPUAKITA.com—Pelayanan di Kampung Mbenti, Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), kondisinya cukup memprihatinkan.
Masyarakat belum bisa mengakses sepenuhnya layanan kesehatan yang memadai. Padahal kampung Mbenti berada di jalur depan atau ruas utama rute menuju Anggi, Ibu Kota Pegaf.
Demikian diutarakan oleh Albertina Wonggor salah seorang petugas kesehatan saat berlangsung kegiatan tatap muka bersama Ketua DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor dalam kesempatan Reses, Kamis 12 November 2026.
“Pustu (Puskesmas pembantu) Mbenti telah tersedia, tetapi belum memberikan pelayanan secara maksimal. Pelayanan kesehatan selama ini masih dilakukan di rumah petugas. Ketersediaan obat-obatan masih menjadi persoalan. Bahkan, sebagian kebutuhan obat selama ini dipenuhi melalui swadaya atau bantuan pribadi petugas kesehatan,” ujarnya.
Padahal, kata Albertina, tenaga kesehatan di kampung Mbenti tersedia lebih dari 10 orang. Jumlah tenaga kesehatan ini sudah termasuk kader-kader kesehatan terlatih.
“Mbenti ini masuk dalam wilayah Mamas yang didalamnya ada 5 kampung (Anggra, Mbenti, Ayau, Smerbei, Mitiedei). Untuk ke puskesmas Minyambouw, masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh. Pustu di kampung. Masyarakat wilayah Mamas mengalami kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pustu belum berfungsi dan belum ada bantuan obat-obatan,” tambah Albertina.
Keluhan terhadap pelayanan kesehatan juga diutarakan oleh Yuliana Iwa salah seorang warga Mbenti. Ia mengaku, cukup kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah Pegaf.
“Kalau berobat saya terpaksa ikut mobil turun ke Manokwari buat beli obat, sudah satu bulan ini berobat dan uang sudah habis Rp2 juta. Pustu sudah ada jadi masukkan obat di Pustu Mbenti supaya masyarakat bisa berobat. Kitorang tidak punya motor atau mobil untuk ke Puskesmas Minyambou,” tuturnya.
Menanggapi persoalan pelayanan kesehatan di wilayah Mamas, khususnya belum optimalnya operasional Pustu Mbenti. Ketua DPRPB Orgenes Wonggor menegaskan, bahwa bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.
Keluhan yang disampaikan menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan perhatian serius agar pustu dapat segera beroperasi dengan dukungan tenaga kesehatan, fasilitas, dan ketersediaan obat-obatan.
“Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dalam menunjang seluruh aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Apakah ada dukungan serta distribusi obat-obatan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kondisi pelayanan kesehatan di wilayah Mamas ini perlu mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Politisi Golkar ini menyatakan keprihatinannya, dengan keterbukaan akses dan kemudahan pelayanan yang seharusnya tersedia di wilayah Mamas, masyarakat tidak semestinya terus mengalami kesulitan memperoleh layanan kesehatan.
“Tenaga kesehatan terpaksa melakukan upaya swadaya untuk membantu masyarakat, padahal kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas dalam amanat Otonomi Khusus. Wilayah Mamas yang relatif dekat dengan pusat pelayanan seharusnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih maksimal. Bagaimana dengan daerah-daerah yang ada di belakang gunung dan Lembah,” tukasnya.
Owor mendesak pemda memberikan perhatian. Agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan, sehingga tujuan pembentukkan daerah (pemekaran) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat benar-benar dirasakan.
