MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam di Wilayah Provinsi Papua Barat. Bakal dicabut.
Wacana pencabutan regulasi khusus daerah tersebut, ini menguat setelah Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) menampung sejumlah masukkan dari dari masyarakat adat, pemerintah kabupaten, DPRK, dan pemerintah provinsi.
“Ada lebih kurang 13 pasal yang mengalami koreksi. Ada perubahan dan tambahan dari masukan yang ditampung dari diskusi dan aspriasi tertulis masyarakat Sebyar. Final ada 17 pasal, maka sesuai dengan ketentuan sudah melebih 50 persen, Perdasus lama ini, kita sepakat untuk dicabut”.
Demikian, Ketua Bapemperda DPRPB Amin Ngabalin usai menggelar FGD yang dihadiri Bupati Teluk Bintuni, DPRK Bintuni, LMA 7 Suku Bintuni, perwakilan masyarakat adat Fakfak, DPRK Fakfak, dan Fraksi Otsus DPRPB, Jumat 20 November 2026.
Urgensi perubahan dan BLT
Mendesak dilakukan perubahan terhadap Perdasus nomor 22 tahun 2022 ini, selain wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Papua Barat sudah mengalami perubahan. Mekanisme pembagian pendapatan yang bersumber dari DBH Otonomi Khusus dinilai belum adil.
“Pertama, perubahan ini berkaitan dengan bagi hasil sumber daya alam migas belum memberikan rasa keadilan bagi daerah, masyarakat adat dan masyarakat terdampak. Juga termasuk 10 persen alokasi dananya untuk pemberdayaan masyarakat adat dan terdampak, khususnya orang asli Papua,” tutur Amin.
Menurut Kader Golkar ini, usula pemberian BLT sesuai dengan kondisi ril masyarakat adat asli Papua yang terdampak langsung dari aktivitas eksploitasi sumber daya alamnya. Masyarakat belum merasakan asa manfaatnya secara utuh.
Kendati ada program yang diturunkan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahkan tidak menyentuh mereka sama sekali. Selain pembagian yang ada saat ini menjadi rujuka, perubahan perdasus tersebut mengakomodasi kompensasi kepada masyarakat penghasil dan terdampak harus disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT.
“Dorang (masyarakat) sudah tidak mau dalam bentuk program, karena program yang turun itu sering tidak sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Kadang-kadang mereka tidak tersentuh oleh program atau kegiatan pemerintah yang dibiayai dari dorang punya hasil sumur-sumur gas. Kita sepakati seperti itu, untuk dirasionalkan dalam pembahasan,” tegas Amin.
Jadwal pembahasan dan penetapan
Amin menambhakan, usai menyerap masukan dari pemda, pemrprov dan masyarakat adat. Bapemperda segera memproses usulan Raperdasus tentang DBH Migas. Proses itu dumulai dari harmonisasi isi materi Raperdasus bersama Kanwil Kemenkum Provinsi Papua Barat.
“Insya Allah sudah terjadwal di pekan depan di tanggal 26-27 November, kita pra fasilitasi dengan Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelasnya.
Menurut Amin, Raperdasus terkait DBH migas ini harus diketuk di tahun ini juga. Sehingga diupayakan sebelum 30 November sudah dilakukan proses tersebut supaya bisa di up load juga di sistem e-perda nasional.
Amin menjelaskan, bahwa Perdasus 22 tahun 2022, memuat 18 pasal. Dalam usulan revisinya atau perubahan, hampir keseluruhan pasal diubah. Dengan demikian, perdasus tersebut mesti dicabut.
“Pulang dari pra fasilitasi, kita sudah bisa tingkatkan ke paripurna tingkat satu untuk kesepakatan bersama. Mudah-mudahan sebelum pengesahan APBD 2027, kita sudah bisa paripurna tingkat dua, untuk kesekapatan bersama antara DPRPB dan Pemprov Papua Barat,” pungkasnya.
