MANOKWARI, Papuakita.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren mendesak Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan segera melakukan penyegaran atau rotasi terhadap ASN di lingkungan Kantor Sekretariat MRPB.
“ASN di sekretariat MRPB yang bertugas sekarang ini belum mendukung program-program kerja anggota MRPB,” ujar Maxsi saat melakukan konfrensi pers di kediamannya, Rabu (10/10/2018).
Menurut dia, pengusulan kepada gubernur secara lisan, anggota seluruhnya sudah pernah menghadap langsung dan menyampaikan.
“Dalam bentuk tulisan pengusulan juga sudah kami lakukan. Disitu kami menyampaikan penyegaran harus dilakukan jadi harus ada roling,” ujar Maxsi.
Maxsi menambahkan, sebagai lembaga kultur yang bekerja melayani hak-hak dan suara Orang Asli Papua (OAP), anggota MRPB butuh suasana baru dan butuh orang-orang yang bisa bekerja secara professional.
Maxsi khawatir jika penyegaran tidak segera dilakukan dalam waktu dekat, maka lembaga MRPB yang ada akan jalan ditempat.
“Sudah hampir satu bulan ini MRPB tidak melakukan kegiatan apapun. Banyak aspirasi yang masuk dari masyarakat, sampai saat ini pun tidak pernah di fasilitasi. Kita mau datangkan masyarakat untuk duduk dengan kita di dalam ruang pertemuan, kita sendiri tidak punya ruangan yang layak ,”ujar Maxsi.
Wakil Ketua Pokja Agama, Edy Klaus Kirihio menilai, kinerja ASN di lingkungan sekretariat MRPB tidak professional karena tidak paham, bahwa anggota MPRB itu kedudukannya sederajat dengan gubernur dan DPR.
“Kapasitas ASN sekretariat MRPB adalah bertugas melayani anggota MRPB. Faktanya yang terjadi disini mereka membuat sampai seakan-akan derajat kita itu disamakan dengan OPD-OPD yang ada, kita buka OPD. Aktivitas kita juga banyak yang tersendat,” tukas Edy.
Dalam kesempatan yang sama, Edy menampik terkait tudingan masyarakat yang sempat ramai dibahas disalah satu radio lokal, yang menganggap MRPB tidak melakukan apa-apa.
“MRPB sampai 21 November itu kita tepat satu tahun setelah pelantikan, kita baru dilantik. Tapi ada beberapa hal yang krusial di Papua Barat ini yang kita buat. Diantaranya, perdamaian adat di Maybrat, proses perdamaian di Kmurkek itu Mendagri yang minta langsung kepada ketua untuk menyampaikan putusan seperti apa yang harus dibuat dan Mendagri ikut itu,” beber Edy.
Edy juga mengklaim terkait tes CPNS di Papua Barat yang diubah menjadi Offline, penambahan kuota tes Secaba Polri khusus orang asli Papua dan penambahan kuota peneriman calon praja IPDN untuk orang asli Papua, pihak MRPB mempunyai andil yang cukup besar membantu mendorong semuanya itu terealisasi.
Anggota Pokja Agama MRPB, Levinus Wanggai juga berharap gubernur segera membenahi persoalan yang ada di dalam kesekretariatan MPRB supaya bisa bergerak bersama untuk mencapai yang namanya semangat Undang Undang Otsus. (EFN/R1)
