MANOKWARI, PAPUAKITA.COM — Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan seleksi CPNS 2019 menggunakan sistem online ‘lokal’. Meski demikian, seleksi CPNS dibatasi hanya bisa diikuti para pelamar yang berdomisili di wilayah Papua Barat.
“Penerimaannya melalui online lokal. Jadi online lokal maksudnya, Maluku Utara, Ujung Pandang, serta lain-lain tidak bisa masuk. Papua tidak bisa masuk ke kita. Papua saja,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nahtaniel Mandacan, Senin (4/2/2019).
Seleksi CPNS dengan sistem tersebut juga membatasi pelamar antar kabupaten. “Kita provinsi pelamar dari kabupaten dan kota bisa masuk, tetapi antar kabupaten tidak bisa. Misalnya, Pegaf (pegunungan arfak) tidak bisa mendaftar ke Manokwari, ini karena pakai NIK, KTP, dan Kartu Keluarga,” ujarnya
Dalam pelaksanaan seleksi CPNS, pemprov akan meminjam fasilitas komputer dan internet milik sejumlah SMA di Kabupaten Manokwari yang sudah menerapkan ujian sistem online dan UPT BKN yang ada di Kabupaten Sorong, serta beberapa pihak lain yang telah memiliki faslitasi serupa yang menunjang seleksi CPNS secara online.
Menurut Nathaniel, aplikasi yang digunakan dalam seleksi CPNS akan diinstal ke komputer-komputern tersebut langsung oleh BKN. Setelah pelaksanaan seleksi, aplikasi akan dihapus kembali.
“Laporannya, Kabupaten Sorong tidak ada kuota. Kota Sorong, kabupaten Raja Ampat, Maybrat, Sorong Selatan, dan Tambrauw akan menggunakan fasilitasnya UPT BNK. Nanti untuk pelatihan operator dilaksanakan di kantor BNK Regional IX. Jadi di bulan Maret,” ungkap Nathaniel Mandacan.
Nathaniel Mandacan menambahkan, sistem online sudah menjadi sebuah keharusan sesuai tuntutan perkembangan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa diaplikasikan dalam seleksi CPNS di wilayah Papua Barat.
“Jangan anggap kita tidak bisa pakai internet, karena sistem online sudah dipakai ujian anak-anak SMA, kecuali orang yang lulus tahun 90-an tidak pakai komputer. Seleksi CPNS ini tidak pakai rangking (passing grade),” tutup Nathaniel Mandacan. (RBM)
