MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat komitmen untuk melaksanakan 14 kesepakatan hasil Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) yang digelar di Manokwari pada Oktober 2018 lalu.
Hal ini disampaikan Dominggus Mandacan dalam diskusi dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia diwakili Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia, Ola Elvestuen beserta duta besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, H. E Vegard Kaale, di salah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (14/2/2019).
Turut hadir dalam diskusi itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ruandha Sugerdirman.
Kata gubernur, upaya yang dilakukan pemerintah, diantaranya meningkatkan pencegahan deforestasi dengan meninjau kembali proses perizinan, memperkuat penataan ruang yang lebih pro lingkungan, memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam baik hutan, laut dan kawasan penting bagi masyarakat adat.
Selain itu, mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau serta pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dimana pariwisata merupakan leading sektor bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Upaya lain juga dilakukan, antara lain mendukung pembatasan pengiriman kayu log ke luar Papua Barat dan perlindungan total ekosistem mangrove dan gambut, memberantas ilegal logging dan penegakan hokum, serta mencegah pencemaran lingkungan dengan pembatasan dan penghapusan kemasan dan kantong plastik.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan komitmennya dalam hal menjadikan wilayah Papua barat sebagai provinsi berkelanjutan dan pro konservasi dengan mengakomodir 70% luas daratan menjadi kawasan Hutan Lindung,” kata Gubernur Dominggus Mandacan.
Diakui Gubernur Dominggus Mandacan, dalam mencapai upaya tersebut, pemerintah daerah masih dihadapkan dengan kendala, diantaranya jumlah penduduk sekitar 1,1 juta orang masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dan 25% penduduk di Papua terkategori miskin berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Di kala Papua Barat yang memiliki kekayaan alam baik tanah, hutan dan mineral yang melimpah namun masih ada penduduk yang tergolong miskin. Ditambah lagi pembangunan infrastuktur yang belum optimal dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia,” tutur gubernur.
Gubernur Dominggus Mandacan mengharapkan dukungan dan bantuan Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam mencapai target dan komitmen menindaklanjuti deklarasi Manokwari yang dilahirkan dari kegiatan ICBE, diantaranya peningkatan kapasitas SDM melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis lahan dan lautan. Penyediaan dan alih teknologi bagi penggunaan energi baru dan terbarukan di wilayah terpencil dan terisolir sehingga tercipta peluang dan kesempatan nilai ekonomi bagi produk non deforestasi masyarakat.
Adapun Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup, Ola Elvestuen mengatakan, sangat mendukung pemerintah Indonesia khususnya provinsi Papua barat.
Dirinya menyebutkan, kunjungannya ke provinsi Papua Barat ini merupakan keseriusannya terhadap diskusi yang dilakukan beberapa waktu lalu di negaranya bersama gubernur Papua barat.
“Norwegia bersama negara-negara lain, termasuk Indonesia bekerja sama berupaya mengatasi perubahan iklim, dan kerja sama ini sudah berlangsung selama 10 tahun,” ungkap Ola Elvestuen. (EFN)
