MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Isu keamanan pangan perlu menjadi perhatian, sebab isu tersebut bisa memicu ketidaknyamanan di suatu negara dan menjadi isu global seiring dengan semakin cepatnya arus informasi.
“Dalam kondisi tertentu untuk menjamin keamanan pangan dituntut adanya sinergi dalam pengawasan pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan,” kata gubernur dalam sambutannya usai melantik Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Papua Barat, Senin (27/5/2019).
Untuk itu, kata gubernur, perlu disusun atau dibangun suatu sistem yang terintegrasi. Sehingga penting bagi para pemegang kebijakan untuk melakukan pengawasan sepanjang rantai pangan.
Tim jejaring keamanan pangan daerah provinsi Papua Barat dipimpin oleh kepala bidang keamanan pangan provinsi Papua Barat, dan beranggotakan unsur stakeholder terkait meliputi, Universitas Negeri Papua, Balai Pengkajian Tanaman Pangan, Balai POM di Manokwari, Polda Papua Barat, TP-PKK, dan Dinas terkait tingkat provinsi.
Menurut gubernur, pola pengawasan keamanan pangan di provinsi Papua Barat menganut pola multi institusi, dimana pengawasan masih dilaksanakan oleh beberapa lembaga pengawas yang bernaung di bawah lembaga yang berbeda.
Hal ini dicerminkan dalam peraturan pemerintah 28 tahun 2004, selain itu surat Menko Kesra nomor 23 tahun 2011 tentang jejaring kemanan pangan nasional (JKPN).
Adapun tujuan dibentuknya jejaring ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi antarlembaga terkait serta membangun sinergis dalam rangka keamanan pangan. (MR3)
