MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan menyatakan tak akan mengumumkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Manokwari formasi 2018 yang telah dilaksanakan pada 2019 lalu.
Pernyataan Bupati Demas Mandacan ini merupakan bentuk protes terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Kata bupati, kementerian tidak mengakomodir permintaan dan harapan seluruh kepala daerah di Provinsi Papua Barat.
“Hasilnya ada yang tidak saya setujui. Saya sampaikan kepada sekda agar kementerian langsung mengumumkan sendiri. Karena saya tidak mau menandatangani dan mengumumkan hasil itu (seleksi CPNS 2018),” tegas Bupati Demas Mandacan kepada wartawan di kantornya, Jumat (17/1/2020).
Kuat dugaan, permintaan kepala daerah di provinsi Papua Barat yang tak terakomodir menyangkut prosentase penerimaan 80 : 20 antara orang asli Papua dan non Papua. Ini yang membuat bupati Manokwari enggan untuk mengumumkan hasil seleksi CPNS tersebut.
Diakui Demas Mandacan, nama-nama peserta CPNS yang lolos seleksi telah berada di meja kerjanya. Akan tetapi, ia enggan umumkan secara luas hasil seleksi tersebut.
“Permintaan kita 80 : 20, ini tidak diakomodir. Kalau tetap diumumkan maka akan menimbulkan masalah baru di daerah. Kita terima justru 49 persen orang asli Papua dan 51 persen umum. Ini sangat jauh dari permintaan kami sebagai kepala daerah,” tukas Demas.
Bupati Demas Mandacan menegaskan, seleksi CPNS sebaiknya dikembalikan ke daerah, untuk menghindari munculnya konflik sosial dalam proses tersebut. Dirinya mengaitkan aksi demonstrasi yang berujung rusuh pada 19 Agustus 2019 lalu, juga dipicu akibat akumulasi dari konflik-konflik sosial. Sehingga tak ingin kejadian memilukan itu kembali terjadi.
“Kita berharap seleksi CPNS dikembalikan kepada kepala daerah. Kalau mau benar-benar berdasarkan hasil maka oknum-oknum yang punya power akan berbicara terus-menerus untuk membuat situasi daerah tidak aman,” ucapnya.
Diketahui, seleksi CPNS formasi 2018 telah dilaksanakan oleh pemda Manokwari. Adapun sebanyak 380 formasi dibuka dengan melihat prioritas tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. (TRI)
