MANOKWARI SELATAN, PAPUAKITA.com—Guna menyingkronkan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tingkat distrik dengan hasil reses anggota dewan, DPRD bakal memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Dalam waktu dekat DPRD akan melakukan rapat internal, anggota dewan telah siapkan aspirasi yang diserap melalui reses. Kami akan bandingkan dan sandingkan hasil musrembang masing-masing distrik dengan hasil reses. Kami akan panggil Bappeda sebagai instansi teknis untuk menyingkronkan hasil-hasil tersebut,” kata Anggota DPRD Oktober Tribo, Senin (9/3/2020).
Rencana pemanggilan Bappeda, lanjut Tribo, sudah dikomunikasikan kepada Ketua DPRD Moses Anari. DPRD sebelum bertemu dengan Bappeda, akan melakukan rapat internal untuk menentukan tempat dan waktu pertemuan dimaksud.
“Pemerintah daerah sebaiknya melihat kebutuhan priortas dari hasil musrembang di setiap distrik. Usulan pembangunan juga bisa dijangkau oleh dana kampung. Program prioritas yang membutuhkan dana besar sebaiknya dibiayai oleh pemda,” ujar Tribo.
Usulan atau aspirasi yang diterima melalui musrembang maupun hasil reses, tidak semua dapat terakomodir dalam APBD. Untuk itu, kata Tribo, masyarakat perlu memahami sisi kemampuan keuangan daerah dengan tidak memaksakan kehendaknya secara berlebihan.
“Misalkan, kami di Nenei ada 7 kampung, anggaran kampung cukup besar sehingga usulan lain bisa dibiayai dari situ. Anggaran pemerintahan kita masih kecil, masyarakat juga harus memahami itu agar usulan yang disampaikan wajar-wajar saja,” tutur Trirbo.
Politikus Hanura ini menambahkan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan. Sebab hal itu masih menjadi kebutuhan dalam rangka membuka isolasi daerah, meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Manokwari Selatan.
“Termasuk pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan, serta air bersih, listrik juga jaringan telekomunikasi dan rumah layak huni, ini harus menjadi prioritas pembangunan. Jika masih terdapat kekurangan boleh diintervensi dengan dana kampung. Masyarakat harus dukung upaya ini,” pungkas Trirbo.(*/ARF)
