MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 Provinsi Papua Barat memberikan atensi kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota dalam rangka penyediaan tempat karantina terpusat pasien Covid-19 positif.
Upaya itu, salah satunya ikut bersama dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) menginventarisir lokasi-lokasi yang layak dijadikan pusat karantina di daerah ini.
“Perlu kita siapkan justru masyarakat kita, bukan hanya tempatnya karantina saja. Selama ini yang terjadi tempat telah disiapkan tetapi masyarakat di sekitar lokasi menyampaikan penolakan. Harus diakui beberapa opsi tempat itu memang ada penduduk,” kata Tiniap di sela-sela kegiata evaluasi rutin Gustu Covid-19 provinsi Papua Barat di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (3/6/2020).
Kata Tiniap, gustu Covid-19 Papua Barat memberikan atensi terhadap rencana karantinta terpusat yang telah diagendakan oleh gugus tugas covid kabupaten Manokwari.
Ada beberapa opsi terkait lokasi krantina terpusat, namun dari beberapa lokasi yang telah diinventarisir berpotensi terjadi penolakan oleh warga di sekitar lokasi.
Tiniap menyarankan, agar langkah awal yang diambil yakni sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi. Dengan sosialisasi yang maksimal, informasi yang diterima bisa membuka pemahaman masyarakata akan pentingnya fasilitas karantina terpusat bagi pasien positif Covid-19.
“Masyarakat masih berpikir terlalu sederhana terkait dengan penyebaran virus corona. Dengan sosialisasi dan penjelasan tentu akan membuka pola pikir masyarakat sehingga tidak terjadi penolakan,” ujarnya,
“Sebagian masyarakat belum terlalu paham terkait dengan proses penularan yang terjadi, mungkin dipikiran mereka jika tinggal dalam satu kompleks penyakit akan menyebar luas melalui angin, nah pemahaman seperti ini yang perlu kita luruskan,” sambungnya.
Diketahui, beberapa lokasi yang sempat menjadi opsi lokasi arantina terpusat, yakni Balai Latihan Kerja (BLK), Gedung Koperasi dan UMKM di Sowi Gunung, Kantor Kwarda Papua Barat, serta berkahir di rumah sakit rujukan provinsi Papua Barat. Sebelumnya penggunaan rumah sakit ini juga mendapat penolakan dari warga sekitar. (TRI)
