MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua Tim Honorer Kabupaten Manokwari Frans Albert Mirino menyatakan, sebanyak 2.083 honorer telah didata dan telah lengkap berkasnya. Ia mengatakan, data ribuan honorer ini akan diserahkan kepada Bupati, Gubernur, Presiden, Menteri PAN-RB, juga DPRD di tingkat kabupaten dan Provinsi.
“Kami menyampaikan petisi dan tuntan kami mengenai pengangkatan CPNS, harusnya dijatuhkan kepada kami yang sudah bekerja selama bertahun-tahun di (lingkungan) pemerintahan kabupaten Manokwari. Kami meminta DPRD ikut kawal aspirasi kami,” kata Frans Mirino usai beraudiens dengan DPRD, Jumat (28/8/2020).
“Kami akan membawa aspirasi ini ke bupati dan gubernur. Juga kami akan membawa aspirasi ini ke Jakarta untuk diserahkan kepada Menteri PAN-RB, bahkan ke Presiden. Ini harapan kami. Kami senang sekali DPRD memberikan respon positif dan menyambut baik penyampaian aspirasi ini. DPRD telah menyetujui dan ikut kawal aspirasi kami,” sambungnya.
Menyangkut data honorer daerah, Frans Mirino menegaskan, seluruh berkas honorer daerah (2.083) telah direkap dan siap untuk diserahkan ke pihak-pihak yang telah disebutkan.
Dalam pendataan dan perekapan data, tim 2.083 ini telah membagi tenaga honorer menjadi tiga klasifikasi berdasarkan masa kerja, yakni kategori I : masa kerja 7-15 tahun, sebanyak 134 orang, kategori Il : masa kerja 3-6 tahun, sebanyak 1.302 orang, dan kategori III : masa kerja 0-3 tahun, sebanyak 645 orang.
Mewakili honorer, Frans Mirino menambahkan, 2.083 honorer memberikan dukungan sepenuhnya dan menaruh kepercayaan kepada DPRD untuk ikut memperjuangkan aspirasi yang disampaikan terkait permasalahan CPNS. Untuk itu, ribuan honorer akan menunggu hasil tindaklanjut dari aspirasi yang disampaikan.
Pantauan papuakita.com, perwakilan 2.083 honorer diterima oleh Wakil Ketua DPRD Norman Tambunan dan didampingi sejumlah anggota, yakni Sofia Warikar (fraksi perindo), Suriyati Faisal (fraksi golkar), Romer Tapilatu (fraksi hati nurani bersatu), Suriyanti (fraksi nasdem), dan Jhoni Muid (fraksi PDI Perjuangan).
“Rekrutmen CPNS harus jelas. Jelas soal kuota umum dan honorer, serta prosesnya harus transparansi. Yang jadi masalah di Manokwari bukan saja untuk CPNS. Tapi ruang bagi orang mencari kerja atau peluang kerja itu sangat minim. Kami akan kawal dan seberapa bisa kami kawal,” ujar Romer Tapilatu.
Sofia Warikar mengatakan, aspirasi 2.083 honorer daerah tersebut akan dikawal sampai pemerintah daerah memberikan tanggapan serius.
“Pengabdian bertahun-tahun ini harus ditanggapi serius. Di DPRD ada 60 honorer, tapi hanya 1 orang yang terakomodir. Ada apa dibalik semua ini. Pemerintah tolong bijak ambil langkah ini,” tukas mantan guru PAUD yang telah bekerja selama 13 tahun ini.
Suriyati Faisal mengatakan, pemerintah daerah perlu menyampaikan klarifikasi soal rekrutmen CPNS serta permasalahan honorer.
“Kalau provinsi bisa amankan tenaga honorernya, mengapa kita di pemkab Manokwari tidak bisa? Perwakilan honorer yang hadiri saat ini jangan lengah, kawal terus perkembangan pertemuan di pusat, harus transparan. Ini akan tercapai kalau semua stakeholder transparan dalam proses ini,” ujarnya.
Norman Tambunan menambahkan, data rekapan honorer yang disampaikan harus sesuai dengan arahan MenPAN-RB. Ini biar jelas soal klasifikasi jenjang pendidikan, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi.
“Termasuk honorer K2 (kategori dua). Biar kami bisa godok bersama-sama. Kita tanya berapa kuotanya, berapa formasi, ini baru jelas. Perwakilan lima fraksi sudah siap membantu dan mengawal aspirasi yang disampaikan. DPRD akan rapatkan dan tindaklanjuti ke pemda. Semua butuh proses, tetap bersabar,” pungkasnya. (ARF)
