MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Agenda pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan APBD Tahun 2021, serta pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Menjadi materi diskusi dalam kegiatan tatap muta dan silaturahim antara Penjabat Bupati Manokwari, Robert Rumbekwan dengan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Manokwari, Kamis (1/10/2020).
“Ada dua tugas besar. Pertama, pilkada. Kabupaten Manokwari dikategorikan sebagai daerah rawan satu, ini perlu dipatahkan menjadi aman satu,” ujarnya.
“Kedua, pandemi Covid-19, jumlah tenaga medis yang positif semakin bertambah. Dua tugas berat ini yang saya butuh dukungan dan bantuan DPRD. Selain itu, tugas rutin seperti pembahasan anggaran,” sambung Rumbekwan.
Diskusi yang berlangsung santai itu, isu pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 maupun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 juga mendapat sorotan perwakilan pimpinan dan anggota DPRD yang hadir. Para wakil rakyat menekankan, waktu pembahasan anggaran semakin mepet.
“Dalam melaksanakan tugas berat ini, saya tidak bisa bekerja sendiri butuh sinergi dan harus bersama dengan DPRD,” ucap Robert Rumbekwan.
Menyoal isu pilkada, Robert Rumbekwan menyatakan, segera bertemu dengan 9 kepala distrik, agenda tersebut dijadwalkan mulai pekan depan. Soal pencegahan dan penanganan Covid-19, lanjutnya, pemda tengah mengupayakan permintaan izin penggunaan salah satu bangunan milik Universitas Papua dan Balai Latihan Koperasi Pemprov Papua Barat.
“Fasilitas karantina yang ada sudah penuh, alternatif tempat yang kita akan upayakan itu sebelumnya balai diklat Pemprov. Tetapi sudah dipakai oleh Kodam untuk menampung bintara khusus Papua, kamar balai koperasi terbatas, hanya 24 kamar. Salah satu bangunan atau gedung milik Unipa di Amban Pantai itu memungkinkan bisa jadi tempat faskar,” ujarnya.
Robert Rumbekwan juga mengajak, pimpinan dan anggota dewan menyuarakan dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada konstituennya. Sehingga bersama-sama ikut berkontribusi mencegah dan menekan penularan Covid-19.
Tatap muka dan silaturahim bersama penjabat bupati, ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Norman Tambunan bersama sekira 10 anggota dewan.
Norman mengatakan, penanganan Covid-19 mesti lebih fokus, sebab dikhawatirkan jika sampai lengah, kasus positif terus bertambah dan bisa mengakibatkan pemerintah daerah kewalahan.
“Tempat-tempat faskar kita ini sangat terbatas untuk menampung yang sakit,” kata Norman Tambunan.
Dalam kesempatan yang sama, Norman menambahkan, agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), baik ranperda insiatif DPRD maupun usulan pemerintah daerah, yang totalnya ada sembilan rancangan, itu perlu mendapat perhatian. Sehingga dapat dibahas dan ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
“Kita sudah jadwalkan, akan disampaikan ke pemda. Juga Rancangan KUA dan PPAS RAPBD Perubahan tahun anggaran 2020, dan KUA dan PPAS RAPBD tahun anggaran 2021. Mungkin itu (agenda, red) yang harus kita fokus pada masa tugas penjabat bupati,” tutup Norman.
Anggota DPRD, Romer Tapilatu mengatakan, informasi yang diperoleh Pansus Covid-19 DPRD, bahwa daya serapan anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19 baru berkisar 27-30 persen. Dirinya mengatakan, gugus tugas belum mampu realisasikan anggaran dengan maksimal.
“Pansus punya hak review (memeriksa) realisasi anggaran Covid-19. Informasinya baru capai 27-30 persen. Ini berarti terendah sekali, kondisi ini timbulkan pertanyaan, apakah pansus bekerja maksimal? DPRD selalu mendorong agar realisasi anggaran bisa berjalan lancar,” ujar Romer yang juga selaku ketua Pansus Covid-19 DPRD itu.
Romer menambahkan, telah menyurati Gugus Tugas terkait realisasi anggaran hingga September. Data realisasi anggaran itu penting untuk mengetahui soal apakah biaya pencegahan dan penanganan Covid-19 ini ada penambahan atau pengurangan. Sehingga bisa disiasaati di dalam pembahasan anggaran. (ARF)
