WAISAI, PAPUAKITA.com—Pelaku usaha di Kabupaten Raja Ampat dibekali pengetahuan sengketa perdagangan, upaya peningkatan kapasitas ini digelar dalam sebuah kegiatan bimbingan teknis dan terselenggara atas kerja sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat, Disperindag kabupaten Raja Ampat, dan BPOM. Kegiatan bimtek diisi dengan materi penyelesaian sengketa konsumen yang dimulai dengan tahapan koordinasi dan sinkronisasi.
Gubernur Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda kabupaten Raja Ampat Noak Komboy menyampaikan, Rabu (24/11/2021) bahwa perlindungan konsumen di daerah diperlukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.
“Koordinasi dan sinkronisasi dilakukan agar terbentuknya satu presepsi dalam pemberdayaan dan perlindungan konsumen di daerah yang baik dan terukur,” pesan gubernur.
Ditekankan bahwa, sinkronisasi bertujuan agar para pelaku usaha dapat melakukan usahanya secara bermartabat, baik dan menyajikan mutu barang yang sesuai dengan standar perdagangan.
“Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen bertujuan sebagai upaya perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum,” jelas Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan BPOM Asruddin.
Adapun pelaku usaha yang diikutsertakan dalam bimtek tersebut terdiri atas pemilik toko, kios serta penjual pinang yang beraktivitas di sekitar Waisai. Asrudin mengatakan, pelaku usaha mesti paham tentang regulasi dan penegakan hukum di bidang perdagangan serta upaya penyelesaiannya.
“Di era globalisasi ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang penting dan transparansi. Salah satunya terkait informasi obat dan makanan sangat dibutuhkan oleh konsumen. Kita berharap di tengah pandemi Covid-19 ini pelaku usaha ekonomi di kabupaten Raja Ampat dapat meningkat,” tutupnya. (PK-04)
