MANOKWARI, PAPUAKITA.com—DPR Papua Barat (DPRPB) dengan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Teluk Bintuni berjanji mencari solusi atas pengurangan tenaga kerja di British Petreleum (BP) Tangguh.
Pemerintah juga akan mengakhiri pemalangan yang dilakukan pencari kerja, Jumat (18/2/2022), dilakukan pertemuan bersama yang melibatkan unsur terkait.
Pertemuan dihadiri Dinas Tenaga Kerja Teluk Bintuni, anggota DPRD Teluk Bintuni, anggota DPRPB, dan perwakilan BP Tangguh.
Anggota DPRPB Syamsudin Seknun usai pertemuan menjelaskan, semua pihak ingin mencari solusi terbaik bagi pencaker.
“Kami membahas aksi pemalangan yang terjadi di Bintuni tetapi sudah ada titik temu untuk diselesaikan. Memang terjadi pengurangan tenaga kerja terutama dalam pengerjaan train 3 yang sudah tahap akhir,” ujar Syamsudin.
Kata Syamsudin akan ada rekrutmen tenaga kerja. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan sehingga tidak semua terakomodasi.
“Apalagi dengan sistem penerimaan dari BP yang merupakan perusahaan internasional. Mereka punya standar penerimaan khusus,” ujar dia.
Dengan adanya P2TIM, sebut politikus NasDem ini, dapat menjawab kebutuhan tenaga ahli di BP Tangguh LNG. Hanya, selama ini memang terjadi pengurangan karyawan. Hal itu tidak dapat dihindari. Perusahaan telah mengalkulasi kebutuhan tenaga sesuai secara cermat.
Selain itu, juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah sejumlah karyawan yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Nantinya karyawan yang sempat dirumahkan akan dilakukan pendataan ulang untuk mengisi posisi yang masih ada di perusahaan gas tersebut.
“Dalam waktu dekat kami akan melihat langsung kondisi yang terjadi di sana, termasuk berdialog langsung dengan pencari kerja agar kita juga bisa dengar langsung dari mereka,” tambah dia. (PK-01)
