PEGUNUNGAN ARFAK, PAPUAKITA.com—Kelembagaan DPR Papua Barat (DPRPB) akan mendorong program yang fokus pada penanganan gizi buruk di Wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya daerah-daerah dengan jumlah kasus tinggi.
“Misalnya di Kabupaten Pegunungan Arfak, Maybrat dan Sorong Selatan, serta sejumlah daerah lain di Papua Barat,” kata Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Rabu (28/12/2022).
Selain petugas kesehatan dan kader Pos Yandu, peran gereja dalam membantu penanganan gizi buruk perlu dimaksimalkan di Papua Barat. Dengan cara melibatkan warga jemaat gereja secara aktif dalam program-program pelayanan kesehatan mendasar.
“Kita perlu mendorong satu atau dua program kesehatan untuk sikapi masalah gizi buruk ini supaya bisa membantu warga jemaat di kampung-kampung yang memang masih minim fasilitas kesehatan,” ujar Wonggor di sela-sela pembagian makanan tambahan di Distrik Warmare dan distrik Minyambouw.
Penyaluran bantuan makanan tambahan gizi dibagikan secara simbolis di Kampung Maibriy, distrik Warmare, Kabupaten Manokwari dan distrik Minyambouw, kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).
Wonggor menambahkan, penyaluran bantuan makanan tambahan gizi yang dilaksanakan, ini diharapkan menjadi pendorong bagi pemerintah daerah di di dua kabupaten tersebut.
“Tahun ini kita ada bantu 12 jemaat gereja di MD (majelis daerah) Minyambouw dan 11 jemaat di MD Warmare. Bantuan itu akan dikelolah oleh guru-guru sekolah minggu. Mereka juga minta agar program bantuan makanan tambahan gizi ini disalurkan juga ke sekolah dasar,” jelas Wonggor.
Wonggor mengaku telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat di dua distrik tersebut yang berkaitan dengan masalah gizi buruk. Ia mengatakan, warga juga meminta dukungan obat cacing dan vitamin.
“Salah satu usulan yang disampaikan oleh petugas kesehatan Minyambouw supa ada juga bantuan obat cacing dan vitamin perangsang pertumbuhan. Itu masukan yang sangat baik. Karena rata-rata anak-anak di pedalaman juga diperhadapankan masalah cacingan, ini menjadi isu utama juga,” ujarnya.
Gizi buruk di sejumlah daerah di wilayah provinsi Papua Barat cukup tinggi. Sehingga kondisi kesehatan tersebut perlu intervensi pemerintah provinsi supaya penanganannya lebih optimal. (PK-01)
