MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Anggota Legislatif DPR Papua Barat (DPRPB), Imam Muslih menyerap aspirasi konstituen melalui kegiatan reses I tahun 2025.
Aspirasi yang terserap dalam reses kali ini, masih berkutat pada masalah infrastruktur dasar, sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Anggota DPRPB melaksanakan reses sebanyak 3 kali dalam setahun.
“Reses di Kampung Sumber Boga, Masni aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kesulitan ekonomi, dampak penambangan emas pada lahan pertanian, kebutuhan air bersih dan pemberdayaan ekonomi,” ungkap Imam Muslih, Selasa (18/2/2025).
Aspirasi yang terserap itu, menjadi komitmen politik bagi setiap anggota legislatif (Aleg). Agar berupaya memperjuangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bisa dibiayai melalui APBD 2025 Provinsi Papua Barat.
“Memang tidak bisa sepenuhnya, tetapi akan disesuaikan dengan kondisi anggaran. Kami pun masih mengomunikasikan soal imbas efisiensi anggaran terhadap aspirasi. Tapi sampai saat ini belum mendapatkan keterangannya,” ujarnya.
Aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada ini. Tidak semua bisa dipenuhi. Selain kondisi anggaran di daerah, kehadiran anggota DPRPB (2024-2029) hadir di akhir penganggaran. Sebagian besar perencanaan sudah berakhir.
Pemenuhan infrastruktur dasar, seperti jalan dan air bersih. Juga dibidang pendidikan, ada usul bantuan pendidikan bagi lembaga-lembaga yang berkontribusi pada pendidikan maupun pemberdayaan.
“Ada juga yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, seperti kamtibmas. Juga pengelolaan pasar,” kata Imam Muslih.
Hal efisiensi anggaran, Imam Muslih menegaskan, tentu didasarkan pada pertimbangan dengan melihat kondisi ekonomi bangsa dan ekonomi global. Sebab langkah serupa juga diambil oleh beberapa negara asia.
“Kondisi ekonomi nasional pun, kita lihat target pendapatan tidak tercapai. Di sisi lain, presiden akan memperjuangkan janji politiknya dan itu dipriortaskan,” tutupnya.
Meski demikian, Imam Muslih mendorong para pemangku kepentingan harus melakukan evaluasi dan kajian komprehensif terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
“Jangan sampai kebijakan tersebut justru menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan dampak efisiensi itu tidak dirasakan signifikan oleh masyarakat. Itu yang harus dikaji dan diberikan kepada presiden,” tandasnya.
