MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Perwakilan orang tua calon siswa SMA Kasuari Nusantara sampaikan aspirasi ke pimpinan DPRPB. Sedikitnya, 4 orang perwakilan orang tua calon siswa SMA Kasuari Nusantara Papua Barat, menyampaikan aspirasi ke DPR Papua Barat (DPRPB), Rabu (28/5/2025).
Penyampaian aspirasi secara dialogis ini, diterima langsung oleh unsur pimpinan DPRPB antara lain, Ketua DPRPB Orgenes Wonggor didampingi oleh wakilnya masing-masing, Syamsuddin Seknun dan Petrus Makbon.
Syamsuddin Seknun mengatakan, salah satu alasan sejumlah calon siswa ini digugurkan dalam seleksi penerimaan karena keterbatasan ruangan atau daya tampung.
“Setelah pertemuan, kami mendengarkan penjelasan menurut orang tua calon siswa bahwa mereka mendengarkan langsung dari pihak sekolah. Kalau anak-anak digugurkan, salah satunya adalah keterbatasan ruangan,” ujarnya.
Kapasitas ruangan yang terbatas ini, mungkin saja membuat pihak sekolah melakukan perangkinan berdasarkan nilai dari setiap calon siswa. Syamsuddin meminta, pihak sekolah juga perlu melihat soal kehadiran SMA Taruna Nusantara adalah dalam rangka afirmasi bagi anak-anak asli Papua.
“Mereka yang datang tadi kan adalah, anak-anak asli Papua yang punya mimpi untuk meraih cita-cita yang lebih besar. Tidak semua anak-anak itu punya keinginan masuk di sekolah SMA Kasuari Nusantara,” ujarnya.
Meski keterbatasan kuota, juga sistem seleksi yang ketat dalam penerimaan calon SMA Taruna Nusantara. DPRPB meminta pihak sekolah harus memberikan solusi aplikatif bagi seluruh calon siswa. Apa lagi jika permasalahannya secara teknis bisa diatasi.
“Kalau ada penilaian lain yang secara teknis bisa diakomodir, kami rasa itu pelu diterima. Ada sekira 9 orang yang tercatat tadi. Harapan kami para calon siswa ini dipanggil kembali,” pinta kader NasDem ini.
DPRPB, sebut Syamsuddin, baru mengetahui jika kapasitas ruangan pada SMA Taruna Nusantara adalah salah satu persoalan yang muncul dalam seleksi penerimaan calon siswa.
Mengingat dalam setiap kesempatan rapat dengar pendapat atau hearing, pihak dinas maupun sekolah belum pernah menyampaikan persoalan ini secara resmi.
“Jangan kemudian keterbatasan ruangan ini menjadi alasan, karena DPRPB cukup memberikan perhatian serius dalam politik anggaran. Sehingga, kita berharap konstituen dari tujuh daerah ini bisa terakomodir,” tandasnya.
