MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kanwil Kemenkum Papua Barat sosialisasi layanan Kenotariatan dan Kewarganegaraan di Kampus STIH Manokwari. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.
Sosialisasi ini difokuskan pada dua layanan, yakni layanan kenotariatan dan layanan kewarganegaraan, Jum’at (1/8/2025). Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Soleman Lilingan selaku Plh. Kakanwil Kemenkum Pabar.
Soleman dalam keterangan resminya menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda dan akademisi di bidang hukum.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memperluas pemahaman serta meningkatkan kesadaran mahasiswa hukum terhadap prosedur administrasi hukum yang menjadi dasar dalam praktik kenotariatan dan kewarganegaraan,” ujar Soleman saat memberikan sambutan.
Adapun materi sosialisasi ini, mencakup regulasi dan mekanisme pelayanan kenotariatan serta tata cara pengajuan kewarganegaraan, termasuk kebijakan terbaru berbasis digital yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Soleman juga bertindak sebagai pemateri untuk layanan kenotariatan. Analis Hukum Kanwil Pabar Nesken Rumbiak menjadi pemateri kewarganegaraan.
Kegiatan sosialisasi diikuti lebih dari 60 peserta yang terdiri atas akademisi dan mahasiswa/mahasiswi STIH Manokwari. Turut hadir Kepala Program Studi Pasca Sarjana STIH Manokwari, Dr. Yohana Watofa.
Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab yang berlangsung aktif dan penuh antusiasme menjadi penutup rangkaian kegiatan sosialisasi.
Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom berharap agar sosialisasi ini menjadi jembatan antara dunia akademik dan praktik pemerintahan dalam bidang hukum.
Piet juga berharap melalui kegiatan tersebut, dapat memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Papua Barat dengan lembaga pendidikan tinggi di wilayah setempat, serta memberikan pengetahuan mendalam terkait kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah.
