MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Fraksi Amanat Sejahtera menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025.
Pemandangan umum fraksi-fraksi DPR Provinsi Papua Barat atas nota keuangan perubahan RAPBD 2025 digelar dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, Selasa (30/9/2025).
Rapat turut dihadiri Wakil Ketua I Petrus Makbon, Wakil Ketua II Syamsuddin Seknun, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani. Juru bicara gabungan fraksi-fraksi DPRP Papua Barat, Fahry Tura, mengatakan Fraksi Amanat Sejahtera menegaskan sebagai bagian dari fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, fraksi tetap memberikan sejumlah catatan kritis dan terukur.
Fahry menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp3,63 triliun—dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp457,86 miliar atau sekira 12,6 persen dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan transfer dari pusat mencapai Rp3,04 triliun atau sekitar 83,7 persen.
“Ketergantungan pada transfer pusat masih sangat tinggi. Fraksi mendorong pemerintah provinsi lebih serius meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak kendaraan, pajak bahan bakar, retribusi jasa umum, serta peningkatan kinerja BUMD. Target PAD sebesar Rp457,86 miliar harus dikawal dengan realisasi yang konsisten karena tren sebelumnya selalu di bawah target,” ujarnya.
Untuk belanja daerah, total anggaran mencapai Rp3,77 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp2,19 triliun (58,3 persen), belanja hibah Rp267,13 miliar (7,1 persen), belanja bantuan sosial Rp3,77 miliar (0,1 persen), dan belanja modal Rp465,69 miliar (12,3 persen).
Fahry menilai porsi belanja operasi yang dominan (58,3 persen) tidak sebanding dengan belanja modal yang hanya 12,3 persen. Dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang masih besar, struktur belanja tersebut dinilai kurang berpihak pada pembangunan jangka panjang.
Selain itu, belanja hibah Rp267,13 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp917,89 miliar dinilai perlu dijelaskan secara transparan terkait siapa penerimanya, apa indikator keberhasilannya, serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Sementara itu, belanja sosial yang hanya Rp3,77 miliar dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan persoalan kemiskinan, stunting, dan kesehatan masyarakat Papua Barat.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan hanya bersumber dari SiLPA 2024 sebesar Rp133,94 miliar. Besarnya SiLPA, menurut fraksi, menunjukkan perencanaan dan penyerapan anggaran 2024 belum optimal.
“Fraksi meminta pemerintah menjelaskan program-program apa saja yang tidak terlaksana sehingga menghasilkan sisa anggaran sebesar itu. Terkait prioritas, fraksi mendukung tiga fokus pemerintah, yakni penyesuaian proyeksi pendapatan, penguatan program pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan ekonomi produktif,” tuturnya.
Fahry menambahkan, dalam bidang pendidikan, anggaran harus benar-benar menyentuh fasilitas sekolah di daerah pedalaman, ketersediaan guru, dan beasiswa bagi anak asli Papua Barat, baik di dalam maupun luar daerah, serta tetap mematuhi Mandatory Spending.
Di bidang kesehatan, fraksi meminta peningkatan anggaran untuk penanganan stunting, gizi buruk, malaria, dan TBC, yang selama ini porsi anggarannya dalam belanja rutin masih terbatas. Pada sektor ekonomi produktif, fraksi menyoroti perlunya kejelasan alokasi berapa persen dari Rp346,10 miliar belanja jalan, jaringan, dan irigasi yang benar-benar diarahkan untuk membuka akses ekonomi bagi masyarakat adat dan petani lokal, bukan sekadar proyek yang menguntungkan kontraktor.
“Dengan uraian angka-angka tersebut, Fraksi Amanat Sejahtera menegaskan bahwa perubahan RAPBD 2025 harus diarahkan untuk mereorientasi belanja dari rutin-administratif menjadi belanja produktif dan pro-rakyat, memastikan transparansi belanja hibah dan bantuan keuangan yang totalnya hampir Rp1,18 triliun, mengutamakan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua Barat, serta meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan PAD,” pungkasnya.
