MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kegiatan reses ke III tahun 2025, DPR Provinsi Papua Barat (DPRP PB), juga menjadi agenda reses atau ‘turun kampung’ perdana bagi Frengki Mandacan, Anggota DPRP PB yang dipilih melalui jalur pengangkatan.
Frengki Mandacan, mengatakan, Distrik Momiwaren, Kampung Gaya Baru, Dusun Sundasi, Distrik Ransiki, Kampung Ransiki dan Kampung Abresso. Adalah titik pelaksanaan kegiatan reses.
Dari hasil kegiatan tersebut, Frengki menyerap aspirasi soal kebutuhan mendesak masyarakat di 2 distrik dan tiga kampung dimaksud. Yakni menyangkut dengan perbaikan tingkat perekonomian.
Juga ketersediaan infrastruktur dasar, untuk mejawab kebutuhan akan air bersih yang memadai melalui pembangunan instalasi air, serta menghadirkan rumah layak huni bagi warga.
“Saya hadir untuk benar-benar mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan dasar mereka hanya dua, yaitu rumah layak huni dan menggerakkan perekonomian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat,” ungkap Frengki Mandacan, Senin 10 November 2025.
Agenda reses yang dikemas dalam diskusi dua arah itu, masyarakat di distrik Momiwaren juga menghendaki adanya pembanungunan rumah ibadah.
Perwakilan tokoh gereja, Bapak Baransano mengatakan, pembangunan gedung gereja belum kelar seratur persen. Untuk itu, ia berharap bisa dibantu pembangunannya melalui aspirasi dewan.
Alasan mendasar dibalik penyelesesian pembangunan gereja tersebut adalah, persiapan menghadapi sidang klasis, mengingat Momiwaren ditunjuk sebagai tuan rumah.
Berbeda, warga kampung Momiwaren, Alexander Weni mengatakan, perlunya pengawasan ketat dalam penyaluran bantuan pemerintah. Tujuannya adalah menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terarahnya distribusi bantuan.
“Kami mohon DPR Papua Barat tegas terhadap Bupati, Camat (distrik), dan kepala-kepala kampung. Kami menyesal, karena beberapa hal terjadi di tengah masyarakat akibat kurangnya dan terbatasnya informasi,” tukasnya.
Alexander juga menyampaikan soal terbengkalainya sejumlah fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah. Seperti, jalan dan terminal, dermaga yang berada di kawasan Gunung Botak.
Menurutnya, fasilitas itu jika dioptimalkan bisa membantu mendongkrak perekonomian masyarakat.
Luxia Komander mewakili suara perempuan, mengutarakan keluh kesah soal penerimaan pegawai. Yang dia nilai kurang memberikan ruang bagi anak anak asli Manokwari Selatan. Dia berharap, ini menjadi perhatian anggota dewan.
Yopi Mandacan mewakili warga kampung Ransiki mengatakan, pembinaan kelompok usaha masyarakat perlu ditingkatkan oleh pemerintah melalui peran pemerintahan kampung.
“Masyarakat sangat membutuhkan dana bantuan, untuk ternak babi, ayam, budidaya ikan mujair dan lele. Kami sangat membutuhkan bantuan modal, untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian,” katanya.
Suara lain perwakilan perempuan disampaikan oleh Aida. Ia menyampaikan soal kondisi saluran air atau parit yang sering tersumbat saat musim hujan.
Untuk itu, dirinya berharap kepada anggota dewan untuk bersama menyuarakan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
“Pengawasan melekat secara langsung di lapangan penting untuk dilakukan oleh anggota dewan. Agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat,” ucap Zulfitra, warga lain kampung Momiwaren.
Yosi Inyomusi dari kampung Abresso menyampaikan soal kondisi akses jalan sepanjang 500 meter yang perlu ditingkatkan dengan konstruksi jalan cor. Selain itu, penerangan, air bersih, dan rumah layak huni.
“Kami harap, bapak bisa memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup khususnya orang asli Papua,” ujarnya.
Ia juga berharap adanya pelatihan ketrampilan dalam bidang IT, seperti pelatihan computer. Juga pelatihan usaha pengolahan rempah-rempah, dan kerajinan tangan.
“Perlu ada sistem orang tua asuh untuk program-program ini. Agar kegiatan berjalan dengan pendampingan maksimal,” tuturnya.
Tokoh agama dari kampug Abresso, Yos Manufandu mengusulkan adanya bantuan bagi pemuka agama. Dalam rangka menyambut perayaan natal dan tahun bara ke depan.
Menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat, Frengki Mandacan, berjanji akan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan. Kendati demikian, ia menegaskan, usulan pembangunan harus mengacu pada ketentuan aturan.
Mengingat, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah diatur soal porsi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dengan begitu, apa yang menjadi kewenangan provinsi, akan didorong dan diperjuangkan agar direalisasikan.
“Sinergi dan kolaborasi pemerintah daerah dan DPR Papua Barat menjadi penting dalam menghadirkan terobosan atau pun inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
