Penyampaian rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPR Papua Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan DPR Papua Barat Nomor 04 Tahun 2026 tanggal 15 April 2026.
Catatan strategis dan rekomendasi dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus Agustinus Orocomna. Dalam penyampaiannya, Orocomna menegaskan, bahwa dokumen LKPj bukan sekadar laporan administratif tahunan, melainkan instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Dokumen ini adalah sebuah instrumen strategis yang merepresentasikan nilai akuntabilitas dan potret kinerja nyata dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tahun anggaran 2025,” ujar Agustinus.
Pansus menjelaskan, proses evaluasi dilakukan melalui pembahasan dokumen, rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD), hingga peninjauan lapangan secara langsung.
Dalam hasil evaluasi, DPR Papua Barat menyoroti sejumlah sektor strategis mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengelolaan dana hibah, hingga tata kelola dana otonomi khusus (Otsus).
Pada sektor kesehatan, pansus menyoroti rendahnya realisasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat serta kondisi alat CT Scan di RSUD Provinsi Papua Barat yang mengalami kerusakan, dan kondisi itu sudah berlangsung cukup lama.
Sementara pada sektor infrastruktur, DPR Papua Barat menyoroti proyek breakwater di Kabupaten Kaimana yang dinilai belum optimal dalam mengatasi abrasi pantai.
Di bidang pendidikan, DPR Papua Barat juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan anggaran pendidikan, pembangunan sekolah luar biasa (SLB), hingga rencana relokasi SMA Taruna Nusantara.
Selain menyampaikan evaluasi kinerja OPD, DPR Papua Barat turut menegaskan pentingnya keberpihakan pembangunan kepada Orang Asli Papua (OAP).
“Semua kebijakan, regulasi, program dan keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat wajib hukumnya menjadikan Orang Asli Papua sebagai subjek utama, titik sentral dan penerima manfaat tertinggi,” tegas Orocomna.
DPR Papua Barat juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan dana Otsus, pemerataan pembangunan hingga kampung-kampung, serta peningkatan afirmasi bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal OAP.
DPR Papua Barat berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Papua Barat ke depan.
“Menjadikan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan adalah satu-satunya jalan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Papua Barat”.
