MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Realisasi pendapatan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2025 belum mencapai target. Hal ini disampaikan langsung Gubernur Dominggus Mandacan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat saat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Rabu 15 April 2026.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua Petrus Makbon dan didampingi Wakil Ketua masing-masing, Syamsuddin Seknun dan Frits Bernard Indow. .0.Dalam penyampaiannya, Dominggus mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat hanya terealisasi sebesar Rp3,37 triliun atau 92,93 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp3,63 triliun.
Menurutnya, data yang disampaikan masih bersifat sementara dan belum diaudit oleh BPK. Sehingga masih memungkinkan adanya penyesuaian. Selain PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga belum mencapai target penuh.
Dari target Rp3,04 triliun, realisasi tercatat hanya sebesar Rp2,88 triliun atau 94,86 persen. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah hampir memenuhi target yakni 99,85 persen.
Di sisi belanja, lanjut Dominggus, realisasi belanja operasional tercatat sebesar Rp1,77 triliun atau 81,43 persen dari total anggaran. Belanja modal mencapai Rp446 miliar atau 92,06 persen, sedangkan belanja transfer mencapai 97,48 persen.
Gubernur menegaskan, pengelolaan APBD 2025 tetap difokuskan pada empat agenda prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan berkelanjutan.
Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian APBD melalui perubahan anggaran yang mempertimbangkan dinamika ekonomi, kebijakan pusat, serta kebutuhan mendesak masyarakat.
Dalam laporan tersebut juga disampaikan sejumlah capaian kinerja, di antaranya sektor kesehatan yang mencapai 100 persen dalam pelayanan krisis kesehatan, serta sektor infrastruktur dengan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 41,76 persen.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPR Provinsi Papua Barat, MRPB, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat atas dukungan dalam pembangunan daerah.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mendorong Papua Barat yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.
