MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan paparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat 2025-2029.
RPJMD menjadi dokumen penting dalam 5 tahun ke depan untuk menentukan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan visi mewujudkan Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri.
Demikian diungkapkan gubernur saat menyampaikan arahan pada Rapat Kerja Bupati se Papua Barat dan Konsultasi Publik Penyusuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat 2025-2029, Selasa (22/4/2025).
Visi Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri tersebut mengandung makna mendalam yang meliputi Tujuh (7) misi pembangunan sebagai berikut :
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial
- Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif
- Membangun Pertanian yang Mandiri, Berdaulat dan Berkelanjutan;
- Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses dan Berkualitas
- Memperkuat Kerukunan Beragama dan Kondusifitas Daerah
- Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Menuju Good Governance
- Optimalisasi Otonomi Khusus untuk Menyejahterakan Orang Asli Papua
Visi dan misi pembangunan dalam RPJMD ini, harus mengacu pada kondisi objektif. Yakni indikator makro provinsi Papua Barat sebagai titik tolok ukur perumusan strategi ke depan yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat.
Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, gini rasio.
Arahan Dominggus Mandacan
Dalam menyikapi realitas pembangunan di Papua Barat, Gubernur Dominggus Mandacan memberikan arahan yang terdiri atas lima (5) poin di antaranya : Seluruh perangkat daerah agar berkomitmen dan bersinergi dalam menyusun program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan
Memastikan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam seluruh proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan
Mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus untuk percepatan pembangunan Orang Asli Papua
Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan
Menjadikan nilai-nilai adat dan budaya sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Konsultasi publik ini memiliki peran penting sebagai bagian dari proses perumusan dokumen RPJMD yang inklusif dan partisipatif,” ungkap Dominggus Mandacan.
Dengan demikian, rapat bupati dan konsultasi publik ini memberikan masukkan dan tanggapan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan RPJMD ini akan menjadi landasan bagi seluruh stakeholder dalam merancang program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan provinsi Papua Barat,” tutup Dominggus Mandacan.
Dominggus Mandacan juga, menekankan forum raker dan konsultasi bertujuan untuk menyinergikan dokumen RPJMD dengan RPJMN 2025-2029. Dengan demikian dapat mendukung sasaran dan target capaian program pembangunan nasional.
Penyusunan RPJMD 2025-2029 ini, tambah Dominggus Mandacan, tidak terlepas dari momentum kampanye politik saat Pilkada lalu. Itu dilakukan hingga ke distrik dan kampung sehingga menjadi refrensi dan menjadi visi dengan makna yang mendalam.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku ketua panitia rapat kerja dan konsultasi publik, melaporkan seluruh (7) bupati se Papua Barat hadiri kegiatan raker dan konsultasi publik RPJMD.
Raker Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 se Prov Papua Barat Tahun 2025 ini, mengusung tema “Sinkronisaai Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, Aman dan Mandiri”.
Kegiatan raker akan berlangsung selama 2 hari (22-23 April) bertempat di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Dengan menghadirkan sejumlah nara sumber.
Di antaranya, Pangdam XVIII Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kepala BIN Daerah Papua Barat, serta 3 orang nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri.
