MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Gubernur Papua Barat Dominggus mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat dan jajarannya, menggalakan sosialisasi pemilihan umum serentak 2019, terutama untuk memberikan pemahan kepada masyarakat mengenai tata cara pencoblosan.
Diakui gubernur, dibeberapa kesempatan melalui simulasi pencoblosan yang diikuti juga oleh ASN, masih banyak terjadi kesalahan. Demikian dikatakan gubernur di sela simulasi pencoblosan, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi Papua Barat di halaman kantor gubernur, Jumat (22/3/2019).
“Pelru memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan lancar. Kita saja masih ada yang berbuat kesalahan seperti tadi, diharapkan sosialisasi banyak juga dilakukan terutama untuk daerah-daerah pinggiran,” kata gubernur.
Sosialisasi, lanjut Gubernur Dominggus Mandacan, bisa dilakukan semua orang. Semua masyarakat memiliki peran untuk menyosialisasikan informasi kepemiluan kepada orang-orang di sekitarnya.
“Kita semua harus bisa memberikan sosialisasi. Sosialisasi bukan hanya tugas KPU saja. Pemilu dikatakan berhasil jika presentase peserta pemilu tinggi. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata gubernur.
Komisioner KPU Devisi Teknis, Paskalis Semunya mengatakan, ASN dalam membantu menyosialisasikan informasi kepemiluan potensinya sangat besar. Sebab, ASN ada di seluruh wilayah Papua Barat. ASN pun memiliki hak suara serta dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu.
“ASN sangat potensial karena mereka semua memiliki hak suara dalam Pemilu. Keberadaan mereka di wilayah-wilayah tertentu dijadikan sebagai penyelenggara di tingkat TPS karena latar belakang pendidikannya,” ujar Paskalis.
Gubernur memberikan apresiasi kepada penyelenggara yang telah melakukan simulasi pencoblosan. Diharapkan kegiatan ini bisa memberikan gambaran mengenai tata cara pencoblosan, serta bisa membedakan warna kertas suara yang berukuran besar dan lebar.
“Butuh ketenangan dan kesabaran serta beberapa menit untuk menyelasikan proses di dalam TPS,” imbuh gubernur.
Simulasi TPS ini sendiri baru dilaksanakan pertama kali di lingkup provinsi Papua Barat. Selain proses pencoblosan, juga disosialisasikan aturan yang berlaku terkait kependudukan dan daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS. (MR3)
