Plh. Bupati Manokwari Edi Budoyo saat menerima aspirasi para pencari kerja terkait penolakan hasil seleksi CPNS formasi 2018. Foto : TRI

Dominggus Mandacan: Hasil Seleksi CPNS Keputusan Menpan-RB

Diposting pada

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan, keputusan tentang hasil seleksi CPNS formasi 2018, adalah kewenangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Dengan demikian, jika ada pembatalan maka menjadi keputusan Menpan-RB, bukan menjadi keputusan daerah. Hal itu diutarakan Dominggus Mandacan ketika menemui ratusan pencari kerja yang berdemonstrasi di Jalan Yos Sudarso, Kamis (3/8/2020).

Gubernur Dominggus Mandacan ketika memberikan penjelasan kepada para pencari kerja yang berdemonstrasi di Jalan Yos Sudarso. Foto : TRI

“Memang saya pengambil keputusan daerah, namun saya juga akan memperjuangkan aspirasi ini ke pusat. Aspirasi ini akan kita bahas dalam rapat dan hasilnya akan kita sampaikan ke pusat,” ujarnya.

Aksi yang digelar tepatnya di depan Swisbel Hotel Manokwari—sebagai lokasi rapat Gubernur Dominggus Mandacan bersama Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat, serta Pangdam XVIII Kasuari, ini membahas penerimaan Secaba TNI-AD dan dan Formasi CPNS tahun 2019.

Dominggus Mandacan mengatakan, telah disepakati juga komitmen bersama kepala daerah terkait formasi CPNS tahun 2019, 2020, dan 2021 dilaksanakan tahun 2021 mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Plh. Bupati Manokwari Edi Budoyo menyampaikan bahwa seleksi CPNS formasi 2018 di lingkup kabupaten Manokwari, dirinya tak terilibat sejak proses awal.

Ratusan pencari kerja saat menggelar demonstrasi penolakan hasil seleksi CPNS formasi 2018 Pemerintah Kabupaten Manokwari. Foto : TRI

Aksi massa yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam ini dilatarbelakangi ketidakpuasan pencari kerja terutama orang asli Papua, dimana hasil seleksi CPNS formasi 2018 di lingkup kabupaten Manokwari tidak sesuai dengan komitmen pemerintah daerah, yakni kuota 80 orang asli Papua dan 20 persen non Papua.

Faktanya, hasil seleksi CPNS tersebut telah diumumkan pada 31 Juli, itu berbanding terbalik. Pelamar non Papua mendominasi kelulusan seleksi CPNS ini. Sontak, kondisi ini memicu gelombang protes yang berujuang aksi demonstrasi.

Mendengarkan penjelasan Gubernur Dominggus Mandacan dan bupati Manokwari, massa aksi mengancam akan menggelar demonstrasi kembali apa bila aspirasi mereka tidak diperjuangkan dan dijawab oleh pemerintah pusat tentang penolakan hasil seleksi CPNS formasi 2018. (TRI)