MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Hasil seleksi CPNS formasi 2018, telah diumumkan hampir serentak oleh sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat, hal itu telah memicu gelombang protes di beberapa daerah yang masih terjadi sampai hari ini.
Ketua Gerakan Cinta (Gercin) Indonesia Papua Barat Napoleon Fakdawer mengatakan, sejatinya hasil rekrutmen CPNS tersebut tidak ada korelasi dengan gerakan Papua Merdeka.
“Hanya saja dimensi emosional berlebihan masyarakat sering membawa kita pada saluran bersuara yang irasional. Kita harus pahami prosedur penerimaan CPNS. Tidak bisa semua penerimaan diakomodir. Tentu ada yang lulus dan ada yang tidak lulus,” kata Napoleon Fakdawer, Sabtu (1/8/2020).
Menurut Napoleon, penerimaan CPNS sudah melalui mekanisme dan proses yang murni dan transparan. Untuk itu, ia mengajak semua pihak harus bisa menerima hasil CPNS yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
“Contohnya, kuota penerimaan CPNS untuk tenaga medis, 10 orang yang merebut formasi dokter, OAP (orang asli Papua) hanya satu yang melamar, sembilan orang lainnya non OAP. Jelas tetap diterima 10 tenaga dokter dengan konsekwensi 9 : 1. Berarti kita harus bisa menerima hasilnya. Bukan protes,” tukasnya.
Napoleoen menyatakan, GERCIN Indonesia Papua Barat memiliki tugas, untuk bersama pemerintah, TNI dan Polri turut menjaga dan merawat Indonesia. Ia mengatakan, kehadiran negara sangat adil dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau kasus atas, apakah ada hubungannya antara CPNS dengan tuntutan Papua Merdeka, sama sekali tidak ada hubungan. Jadi kita harus pahami. Tidak ada yang anarkis dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Semua harus patuh dan taat hukum. Mari kita taati aturan,” kata dia.
Napoleon menambahkan, semua elemen masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari.
“Ciptakan rasa aman dan damai. Mari bersama menciptakan kamtibmas yang kondusif,” pungkasnya. (ARF)
