MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Materi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Sementaran (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 Provinsi Papua Barat telah diterima Sekretariat DPR Papua Barat (DPRPB) pada 22 November 2022.
“Materi sudah diserahkan pada 22 November kemarin, sudah ada di sekretariat dewan,” kata Sekretaris DPR Papua Barat Frangky Kallex Muguri, Rabu (23/11/2022).
Menindaklanjuti agenda pembahasan RAPBD 2023, menurut Franky, unsur pimpinan akan menggelar rapat dengan fraksi-fraksi di DPRPB. Ia mengatakan, rapat yang sama juga diagendakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jadi untuk agenda pembahasan RAPBD unsur pimpinan dan fraksi akan rapat internal. Kemudian rapat dilanjutkan antara Banggar dengan TAPD sorenya. Agenda rapat ini dijadwalkan besok,” ujarnya.
Teknis pembahasan RAPD, tambah Franky, selesai rapat pimpinan bersama fraksi dan juga TAPBD, barulah Badan Musyawarah (Banmus) menggelar rapat untuk menetapkan lagi jadwal sidang pembukaan pembahasan RAPBD 2023.
“Jadwal sudah ada baru kita gelar pembukaan. Estimasi pembukaan sidang itu menunggu hasil rapat besok,” ujarnya lagi.
Kendati demikian, Franky mengingatkan soal batas waktu pembahasan hingga penetapan RAPBD 2023 adalah 30 November mendatang. Sehingga, pemerintah daerah bisa menghindari sanksi administrasi.
“Jangan sampai lewat dari tanggal 30 November. Kalau lewat waktu tersebut bisa saja pagu anggaran kita dikurangi,” tutup Franky. (PK-01)
