MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyampaikan pengantar nota keuangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 ke DPR Papua Barat.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Yacob Fonataba, mewakili Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, menyampaian materi RAPBDP tersebut dalam rapat paripurna DPRPB, Kamis (7/9/2023).
Pidato pengantar nota keuangan RAPBDP 2023, yang dibacakan Fonataba, menjelaskan bahwa perubahan APBD adalah bagian dari rencana kerja tahunan daerah yang diatur dalam peraturan daerah (perda)
Perubahan APBD 2023 telah disusun dengan merujuk pada kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran, termasuk target, kinerja program dan kegiatan, serta sub-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Adapun komposisi RAPBD 2023, total belanja daerah pada APBD induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.338.833.246.207 mengalami peningkatan menjadi Rp2.741.219.593.388.
Sementara itu, pendapatan induk sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.910.620.880.589 mengalami peningkatan menjadi Rp5.065.830.794.467.
“Demikian gambaran umum Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kita dalam melaksanakan seluruh rangkaian hingga proses penetapan nantinya,” beber Fonataba.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Ranley H.L. Mansawan, didampingi Ketua DPR, Orgenes Wonggor; Wakil Ketua II, Saleh Siknun; Wakil Ketua IV, Cartenz Malibela; serta sejumlah legislator lainnya.
Kata Ranley Mansawan, DPR Papua Barat telah melakukan pembahasan terkait perubahan KUA dan PPAS perubahan APBD 2023. Dari hasil pembahasan itu bisa disetujui bersama untuk dilanjutkan pada penetapan Perda tentang Perubahan APBD 2023. (PK-01)
